DPR Ingatkan Pemerintah Tak Perlu Buru-buru Terkait Kebijakan Pembatasan BBM Bersubsidi
Menurut Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto, Pemerintah tidak terburu-buru membuat keputusan pembatasan distribusi BBM bersubsidi.
lihat foto
"Nanti akan ada sosialisasi dan akan dilaporkan ke rapat. Kalau subsidi kan kita lihat, banyak, tentu ada hal yang dimanfaatkan oleh pihak yang tidak seharusnya dapat," jelas Airlangga.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga sudah membantah adanya pembatasan pembelian BBM bersubsidi mulai tanggal 17 Agustus 2024.
Adapun wacana pembatasan itu semula disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan melalui akun instagramnya.
Jokowi secara tegas menjawab bahwa pemerintah belum memiliki wacana itu.
"Ndak, ndak, ndak. Belum ada. Belum ada pemikiran ke sana, belum," kata Jokowi saat memberikan keterangan sebelum lepas landas ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (16/7/2024).
Mantan Wali Kota Solo ini kembali menyatakan, pemerintah pun belum melaksanakan rapat mengenai wacana pembatasan beli BBM bersubsidi itu. "Belum rapat juga," jelas Jokowi.
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Pemerintah Jangan Grasa-grusu Soal Pembatasan BBM Bersubsidi
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.