Komisi IV DPRD Maluku Tengah Minta Proses Realisasi Gaji Guru Disederhanakan

Laporan Kontributor TribunAmbon.com, Lukman Mukaddar

MASOHI, TRIBUNAMBON.COM - Komisi IV DPRD Kabupaten Maluku Tengah meminta proses realisasi gaji guru disederhanakan.

Hal ini sampaikan Ketua Komisi Arman Muallo setelah menemukan sejumlah catatan yang menjadi penyebab lambatnya pencairan gaji guru di Kabupaten Maluku Tengah.

Salah satunya yakni proses daftar gaji yang sering terlambat diserahkan oleh BPKAD Kabupaten ke setiap Dinas atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dari daftar tersebut, Dinas Pendidikan kemudian menyiapkan daftar kredit, selanjutnya dibuatkan SPP/SPM dan kembali diserahkan ke BPKAD untuk proses pencairan. 

Demikian diungkapkan Ketua Komisi IV DPRD Maluku Tengah, Arman Mualo di Masohi, Jumat (5/7/2024).

Arman mengatakan, temuan ini ditemui diminta saat melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah intansi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan BRI Senin awal pekan kemarin di ruang komisi IV.

"Hasil pengawasan kami, dan aspirasi dari para guru, terkait sering terlambatnya penyaluran gaji guru. Bahkan pencairan di atas tanggal 10 sampai tanggal 20. Sehingga ini menjadi problem yang harus dicari solusinya," ujar Mualo.

Baca juga: Maju Pilwakot 2024, Elly Toisutta Siap Mundur dari Kursi DPRD Ambon

Baca juga: Siswa SMAN 5 Maluku Tengah ini Wakili Provinsi di Paskibraka Nasional 2024

Oleh karena itu, Mualo meminta prosedur pencairan gaji dibuat lebih sederhana dan cepat agar para guru tidak harus menunggu lama untuk mendapatkan hak-hak mereka. 

"Olehnya itu, Komisi meminta untuk proses ini disederhanakan. Yang terpenting guru-guru bisa menerimah gajinya di awal bulan," tandas Mualo. 

"Jangan sampai tertunda, karena keterlambatan gaji guru itu berdampak terhadap kinerja mereka," imbuh ketua DPD PKS Maluku Tengah itu. 

Mualo berharap, Dinas Pendidikan bisa berkordinasi dan pastikan bahwa gaji guru dapat diterima di awal bulan sesuai harapan para guru. 

"Ini menyangkut hajat hidup para guru, pastikan hak-hak para guru dapat diterima secara proporsional, sama halnya ASN pada OPD yang lain," harap Mualo. (*)