Rabu, 20 Mei 2026

Pilkada Malra

Pj Sekda Maluku Tenggara Tegaskan Stakeholder Pemerintahan Harus Dukung Kerja Pantarlih Pilkada 2024

Stakeholder Pemerintahan di tingkat kecamatan dan desa diharapkan terlebih dahulu memberikan pemahaman kepada masyarakat di wilayahnya masing-masing.

Tayang:
Megarivera Renyaan
Pj Sekda Malra meminta stakeholder pemerintahan tingkat kecamatan dan desa bantu kerja Pantarlih di Pilkada 2024, Senin (24/6/2024). 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Megarivera Renyaan

LANGGUR, TRIBUNAMBON.COM - Pj Sekertaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) Nikodemus Ubro, meminta kerjasama semua stakeholder pemerintahan guna mendukung kerja Petugas pemuktahiran data pemilih (Pantarlih) pada  Pilkada 2024.

Pasalnya, kevalidan data pemilih kerap menjadi permasalahan krusial bagi pihak yang terlibat langsung dalam kontestasi Pilkada 2024.

Guna meminimalisir segala permasalahan yang akan timbul berhubungan dengan validasi data pemilih.

Baca juga: Kejati Kembali di Demo, Tuntut Transparansi Kasus Dugaan Korupsi Pejabat Gubernur Sadali Le

Baca juga: Hati-Hati! Ada 33 Lubang Jalan di Bandar Angin Namlea Maluku

Stakeholder Pemerintahan di tingkat kecamatan dan desa diharapkan terlebih dahulu memberikan pemahaman kepada masyarakat di wilayahnya masing-masing.

"Kepada para camat dan kepala Ohoi (desa) untuk dapat memberikan edukasi dan pemahaman kepada warga untuk membantu kunjungan petugas Pantarlih, yang akan berkunjung dari rumah ke rumah dengan memberikan data yang valid bagi proses Pilkada yang berkualitas," ucapnya, Senin ((24/6/2024).

Menurutnya, data pemilih seringkali menjadi topik yang diperdebatkan berbagai pihak yang terlibat dalam kontestasi Pilkada, karena rentan terhadap kecurangan.

"Oleh karena itu perlu saya ingatkan kepada semua Pantarlih bekerja secara profesional, kembangkan  kompetensi diri dalam melaksanakan tugas agar tidak terkecoh atau dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," cetusnya.

Kondisi rawan bisa saja ada beranjak dari data yang tidak valid.

"Untuk itu, diharapkan agar seluruh proses pemuktahiran data dapat dilakukan secara transparan dan terang benderang, meminimalisir permasalahan dan dapat mewujudkan Pilkada yang bermartabat," pungkasnya.

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved