Kejati Kembali di Demo, Tuntut Transparansi Kasus Dugaan Korupsi Pejabat Gubernur Sadali Le

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Maula M Pelu

AMBON, TRIBUNAMBON.COM – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku kembali di demo, Senin (24/6/2024).

Masih terkait kasus yang sama yang diduga melibatkan dua orang petinggi di Maluku. Yakni Penjabat Gubernur Maluku Sadali Ie dan Penjabat Bupati Maluku Tengah Rakib Sahubawa.

Demo dilakukan sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Maluku Bergerak (AMB).

Mereka menuntut transparansi terkait dugaan korupsi keduanya.

Baca juga: Bawaslu Maluku Tenggara Instruksikan Panwascam Maksimalkan Pengawasan Terhadap Tahapan Coklit

Baca juga: Serunya Eksplor Air Terjun Taeno, Wisata di Ambon, Airnya Jernih Dingin Menyegarkan!

Sadali Ie diduga terlibat kasus dugaan korupsi dana Covid 19 dan Reboisasi pada Dinas Kehutanan Provinsi Maluku.

Sementara Sahubawa diduga terlibat kasus korupsi penyalahgunaan Dana Tunjangan Guru untuk Tahun anggaran 2023.

Dalam pembacaan Press Release, koordinator aksi, Akbar Hatapayo menyebutkan bahwa dugaan korupsi di Maluku Tengah terkait penyalahgunaan Dana Tunjangan Guru tahun 2023 dengan total mencapai Rp. 30 miliar.

“Untuk kasus korupsi di Maluku Tengah, terkait dugaan korupsi Dana Tunjangan Sertifikasi Guru T.A 2023 senilai Rp. 9 milyar, dana tunjangan hari raya senilai Rp. 7 milyar dan dana tunjangan profesi senilai Rp. 14 milyar yang jumlahnya ditotal Rp. 30 milyar,” ungkap Akbar.

Selain itu, Akbar juga mengungkapkan adanya dugaan korupsi dalam pelaksanaan reboisasi di Kabupaten Maluku Tengah yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) tahun anggaran 2022 sebesar Rp 2.5 miliar rupiah.

Tidak hanya itu, penggunaan anggaran penanganan COVID-19 di pemerintah Provinsi Maluku yang diduga dilakukan oleh PJ Gubernur Maluku, Sadali Le, juga menjadi sorotan dalam aksi tersebut.

“Kami sangat prihatin dengan lambatnya penanganan kasus-kasus korupsi ini oleh Polda Maluku dan Kejati Maluku,” tegasnya.

Mereka berharap, agar kasus-kasus tersebut dapat segera diselesaikan dengan transparan dan adil.

Mereka juga mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menjunjung tinggi integritas serta tanggung jawab dalam menuntaskan kasus-kasus korupsi yang terjadi.

“Kami berharap pemerintah dan aparat penegak hukum menjunjung tinggi integritas dan tanggung jawab mereka dalam menyelesaikan kasus-kasus Korupsi,” harapnya.