Kementerian ATR/BPN Dukung Percepatan Transformasi Digital, Layanan Petanahan Semakin Mudah Diakses

TRIBUNAMBON.COM -- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berkomitmen mendukung percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional.

Hal ini sejalan pula dengan arahan Presiden Joko Widodo saat meluncurkan INA Digital pada Mei 2024 lalu.

Dengan transformasi yang dilakukan, layanan pertanahan diharapkan akan semakin mudah diakses dan semakin baik untuk melayani masyarakat Indonesia.

Baca juga: BPN Maluku Gratiskan Penerbitan Sertipikat Tanah Elektronik di Seluruh Wilayah Provinsi Maluku

Baca juga: Perdana, Kanwil BPN Maluku Serahkan 11 Sertipikat Tanah Elektronik kepada Instansi Pemerintah

“Jadi bagaimana data-data yang ada, aplikasi yang ada di semua pemerintah itu bisa diintegrasikan dalam satu platform. Ini sudah mulai kita integrasikan karena ada 27.000 aplikasi yang ada di Indonesia,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana saat mengikuti rangkaian Reforma Agraria Summit 2024, yaitu sesi Sambung Rasa, di The Meru Sanur, Denpasar, Bali pada Jumat (14/06/2024).

INA Digital itu sendiri berperan sebagai akselerator transformasi layanan digital pemerintah yang bisa mewujudkan layanan publik yang lebih berkualitas, tepercaya, dan efisien.

“Tujuannya adalah bagaimana masyarakat kita mendapatkan layanan tanpa perlu login ke berbagai aplikasi,” ungkap Suyus Windayana.

Saat ini, Kementerian ATR/BPN juga telah bekerja sama dengan pemerintah daerah (Pemda) dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) berkaitan pendataan aset pemerintah.

“DJKN sudah bisa melihat datanya. Tidak perlu lagi sertipikat tanah ditumpuk dalam bentuk daftar tapi bisa dilihat di dalam sistem, siapa saja pemilik asetnya, di mana saja, luasnya berapa, tata ruangnya apa,” terang Sekjen Kementerian ATR/BPN.

Kementerian ATR/BPN juga tengah mengintegrasikan data spasial bersama Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Suyus Windayana menyebut, beberapa tahun yang akan datang, data spasial bisa diakses bukan hanya oleh instansi pemerintah, namun juga masyarakat.

“Kita mengalokasikan untuk ke depannya bagaimana sistem informasi pertanahan, baik itu kita masuk ke dalam portal INA Digital maupun One Map Policy, bagaimana semua datanya bisa diintegrasikan, bisa single land administration. Jadi kita berharap semua datanya bisa sama,” ujar Suyus Windayana.

Adapun Reforma Agraria Summit tahun ini mengangkat tema “Sinergi untuk Reforma Agraria Berdampak dan Berkelanjutan”.

Hadir sebagai moderator dalam sesi Sambung Rasa, Direktur Jenderal Penataan Agraria, Dalu Agung Darmawan.

Turut hadir, para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya beserta Staf Khusus Menteri; Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama beserta Tenaga Ahli Menteri; dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi se-Indonesia beserta jajaran. Kegiatan ini juga diikuti oleh perwakilan kementerian/lembaga lintas sektor, akademisi, dan CSO.