Indeks Kerawanan Pemilu di Maluku Masuk Kategori Sedang

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Mesya Marasabessy

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) di Provinsi Maluku saat ini masuk kategori sedang tahun 2024.

Hal itu disampaikan Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Lolly Suhenti dalam kegiatan konsolidasi media dalam rangka memperkuat pemberitaan pada tahapan pemilihan serentak, Sabtu (18/5/2024).

Lolly menyebut, Maluku termasuk kategori sedang dalam IKP itu berdasarkan pemetaan yang diluncurkan oleh Bawaslu.

"Melihat IKP Pemilu 2024 yang diluncurkan pada Desember 2022, memang Maluku ini masuk kategori rawan sedang," kata Lolly.

Menurutnya, setelah dilakukan revisi terhadap IKP jelang Pilkada 2024, Provinsi Maluku Utara itu masuk kategori rawan tinggi.

Baca juga: Waduh, Kota Ambon dan Maluku Tengah jadi Daerah Paling Rawan Pemilu 2024

Sementara Maluku sendiri posisinya masih berada pada rawan sedang.

Soal apakah akan ada indeks kerawanan terbaru untuk Pilkada 2024, tentu pasti ada.

Tugas pemetaannya ada pada Bawaslu Provinsi. Karena kalau Bawaslu RI yang membuat payungnya melalui IKP Pilkada, sudah diluncurkan di Tahun 2022.

"Jadi konteksnya ada di Bawaslu Provinsi. Mereka yang akan bikin IKP per provinsi dan kabupaten/kota," ujar Lolly.

Di IKP sendiri ada beberapa dimensi kerawanan yang dilihat, diantaranya dimensi partisipasi, dimensi kontestasi, dimensi penyelenggaraan pemilu yang didalamnya juga ada sub-sub dimensinya, misalnya sub dimensi soal keamanan.

"Ini salah satu yang menjadi konsentrasi Bawaslu. Karena Pilkada ini baru pertama secara serentak dilakukan di seluruh Indonesia," tutur dia.

Kata dia, akan ada 514 kabupaten/kota yang secara serentak akan melaksanakan Pilkada.

Maka seluruh otoritas keamanan akan fokus pada keamanannya di daerah masing-masing.

"Nah ini menjadi pengawasan kita semua nih. Hal-hal negatif itu harus kita mitigasi sejak awal supaya tidak menyebar," tandas Lolly.

Bawaslu sendiri punya kepentingan yang kuat untuk selalu berkolaborasi dengan pihak aparat penegak hukum, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat dalam rangka pencegahan.

"Kolaborasi ini sangat penting untuk upaya pencegahan demi mewujudkan Pilkada yang bersih, aman dan lancar," imbuhnya.