Pilkada 2024
Pendaftaran Calkada DPD NasDem Malra Hanya Rp 50 Juta
Namun, lanjutnya jika ada pasangan yang mendaftar berpasangan (bupati dan wakil) maka terhitung 1,tetapi jika terpisah maka dibayar masing.
Penulis: Megarivera Renyaan | Editor: Fandi Wattimena
Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Megarivera Renyaan
LANGGUR, TRIBUNAMBON.COM - Sekertaris Tim Penjaringan calon kepala daerah DPD Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) Lahol Yeubun mengatakan biaya pengembalian formulir pendaftaran dibandrol Rp. 50 juta.
"Untuk biaya pengambilan formulir di NasDem Rp. 5 juta, sementara untuk pengembalian dan pendaftaran dibandrol Rp. 50 juta," ucapnya, di sekertariat NasDem jalan Kolser, Sabtu (4/5/2024).
Namun, lanjutnya jika ada pasangan yang mendaftar berpasangan (bupati dan wakil) maka terhitung 1,tetapi jika terpisah maka dibayar masing.
Menurutnya, sikon ini disesuaikan dengan kondisi daerah juga agar tidak terlalu membebani balon kepala daerah.
"Jika terlalu besar kami khawatir ke depan pasti kepala daerah akan korupsi, maka harus diperjelas item dalam pembiayaan tersebut," cetusnya.
Baca juga: Pulang Kampung, Alexander Waas Resmi Daftar Pilwakot di Gerindra dan Nasdem
Baca juga: Petahana Maju Pilkada Maluku Tenggara 2024, Jadi yang Pertama Daftar di PAN
Yeubun katakan, sejatinya budget Rp. 50 juta murni untuk biaya survei siapapun yang mendaftar di partai dengan jargon restorasi ini.
"Karena publik juga bingung jika anggaran pendaftaran dibebankan hingga ratusan juta untuk apa, kira-kira apa ada jaminan untuk mendapatkan rekomendasi partai," tandasnya
Dia menambahkan, jangan sama dengan sistem istilah di kei yellim (sumbangan) dan tidak ada jaminan apa-apa bagi kontestan yang akan maju di Pilkada nanti.
"Misalnya saja ada balon bupati yang daftar di 9 parpol taruhlah Rp. 900 juta, pada akhirnya hanya mendapatkan rekomendasi satu partai politik nah 800 juta dikemanakan saja, lalu atensi parpol terhadap yang bersangkutan ini apa harus diperjelas," pungkasnya. (*)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.