Ibu Kota Nusantara

Sri Mulyani, Prabowo hingga Basuki Bakal Jadi Menteri yang Pertama Ngantor di IKN

Sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju ini masuk dalam daftar prioritas Kementerian yang akan pertama pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Kolase Tribunnews.com
Kolase foto Sri Mulyani, Basuki Hadimuljono, dan Prabowo Subianto - Inilah menteri yang bakal pertama ngantor di IKN dan pindah mulai Juli 2024 mendatang, disebutkan ada Sri Mulyani hingga Prabowo Subianto 

TRIBUNAMBON.COM - Sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju ini bakal jadi yang pertama berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Pasalnya Kementerian yang dipimpin mereka masuk dalam daftar prioritas yang akan pertama pindah ke IKN.

Mereka diantaranya Kementerian Keuangan Sri Mulyani, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang dipimpin Basuki Hadimuljono, Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) yang dipimpin oleh Luhut Binsar Pandjaitan, dan Kementerian Pertahanan Prabowo Subianto.

Berdasarkan informasi dihimpun, pemerintah akan memulai proses pemindahan kementerian/lembaga (KL) itu pada Juli 2024 mendatang.

Sebelumnya, Basuki juga sempat menyatakan, bahwa dirinya akan menjadi menteri pertama yang tinggal di IKN.

Baca juga: ASN Bakal Dipindahkan Secara Bertahap ke IKN Mulai September 2024

Baca juga: Ada Kasus Perbudakan di Kapal Ikan Asing Ilegal di Laut Arafura, KKP: Kami Kecam Keras

"InsyaAllah saya akan menjadi menteri pertama yang akan tinggal di IKN, walaupun mungkin cuma berapa bulan," ujar Menteri Basuki dalam acara Main Event Sewindu Proyek Nasional, di Jakarta Selatan, Rabu (26/7/2023).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, untuk tahap pertama, ada 38 kementerian/lembaga yang pindah lebih dulu.

"Tingkat kementerian/lembaga prioritas pertama ada 179 unit eselon satu di 38 kementerian/lembaga. Jadi sekarang sudah langsung 38 kementerian/lembaga."

"Enggak kayak dulu konsepnya, (kalau dulu) sepuluh kementerian/lembaga dulu," kata Azwar Anas di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Jakarta Pusat, Rabu (17/4/2024).

Sementara itu, untuk pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara direncanakan berlangsung pada September 2024.

Pemindahan tersebut diundur, dari Juli ke September, karena akan ada upacara 17 Agustus di IKN.

Sehingga, pemindahan ASN secara resmi akan dilakukan setelah upacara 17 Agustus digelar di IKN.

"Kami mendapatkan arahan dari Istana bahwa pemindahan bertahap ASN akan mulai setelah Agustus. Insyaallah September," kata Azwar Anas, Rabu. 

Adapun, pemerintah akan memindahkan 11.916 pegawai ASN ke IKN pada tahap awal.

Kemudian pada tahap kedua, jumlah ASN yang akan dipindahkan sebanyak 6.000 pegawai.

Selanjutnya, pada tahap ketiga, Pemerintah akan memindahkan sebanyak 14.000 ASN.

Sebagai informasi, hunian di IKN yang disediakan bagi ASN dan TNI/Polri pada tahun 2024 ada sebanyak 47 tower.

Dengan rincian, ASN akan menempati 29 tower (1.740 unit hunian) dan TNI/Polri menempati 18 tower (1.080 unit hunian).

Sementara itu, per April 2024 ini, progres 7 proyek IKN garapan Waskita mengalami percepatan dari Januari 2024.

Dengan rincian, Saluran Utilitas Terpadu (MUT) – 01 mencapai 100 persen, Jalan Logistik Lingkar Sepaku Segmen 4 mencapai 98,96 persen, Jalan Tol IKN Segmen 5A mencapai 80,48 persen, Sekretariat Presiden dan bangunan pendukung mencapai 75,61 persen, Kementerian Koordinator 4 mencapai 60,80 persen, Kementerian Koordinator 3 mencapai 60,45 persen dan IPAL 123 mencapai 26,67 persen.

Berikut 38 kementerian/lembaga yang diprioritaskan untuk pertama pindah ke IKN:

  1. Setjen DPR
  2. Setjen DPD
  3. Setjen MPR
  4. Setjen BPK
  5. Mahkamah Agung
  6. Komisi Yudisial
  7. Kemenko Marves
  8. Kemenko Perekonomian
  9. Kemenko Polhukam
  10. Kemenko PMK
  11. Kementerian Pertahanan
  12. Kementerian Dalam Negeri
  13. Kementerian Luar Negeri
  14. Kementerian Hukum & HAM
  15. Kementerian Keuangan
  16. Kementerian PUPR
  17. Kementerian PPN/Bappenas
  18. Kementerian PANRB
  19. Kementerian ATR/BPN
  20. Kementerian Setneg
  21. Kementerian LHK
  22. Kementerian ESDM
  23. Kementerian Kesehatan
  24. Kementerian Perdagangan
  25. Kementerian Kominio
  26. Sekretariat Kabinet
  27. BMKG
  28. Bapanas
  29. BPIP
  30. BIN
  31. KSP
  32. BSSN
  33. BNPB
  34. Wantimpres
  35. KPK
  36. Kejaksaan
  37. BPKP
  38. BNPP

 

Sumber: Tribunnews
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

Perang Melawan Tambang Ilegal

 
© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved