Anies Baswedan Kritik Keras Soal Pakta Integritas Pj Bupati Sorong

TRIBUNAMBON.COM - Beredar pakta integritas Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso dengan Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua Barat Brigjen TNI TSP Silaban.

Pakta integritas tersebut beredar setelah Yan terkena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Salah satu isi dari pakta integritas itu ialah perintah untuk memenangkan Ganjar Pranowo di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Hal itu kemudian ditanggapi oleh calon presiden (capres) dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan.

Anies mengatakan, hal itu merupakan bukti nyata aparat negara yang tidak netral jelang Pemilu 2024.

Ia bahkan meminta Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda) Papua Barat, Brigjen TNI KSP Silaban mundur.

Hal itu disampaikan sebagai respons beredarnya pakta integritas yang ditandatangani Penjabat (Pj) Bupati Sorong Yan Piet Moso dan KSP Silaban untuk mendukung capres tertentu dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

"Jadi, bila Kabinda punya aspirasi, mundur saja dari Kabinda enggak apa-apa. Tapi, kalau dia masih menjadi Kabinda, dia harus netral," ujar Anies saat ditemui di Gedung Joeang 45, Jakarta Pusat, Jumat (17/11/2023).

Anies mengatakan, terbongkarnya pakta integritas yang ditandatangani Pj Bupati Sorong itu menyebabkan kepercayaan rakyat kepada negara menurun.

Ia menegaskan bahwa seharusnya aparat negara bersikap netral dan menjaga lembaga mereka dari keberpihakan kelompok politik tertentu.

"Karena itu, bagi pribadi-pribadi yang punya aspirasi pribadi jangan gunakan negara," kata Anies.

"Bila Anda memiliki aspirasi pribadi, keluar dari negara, mundur dari (pejabat) negara, laksanakan aspirasi pribadi Anda. Tapi, kalau Anda menggunakan negara untuk aspirasi pribadi, maka Anda telah merendahkan negara, menurunkan derajat negara," ujarnya lagi.

Anies mengatakan, negara tidak melarang orang memiliki aspirasi, tapi aspirasi tersebut tidak seharusnya digunakan untuk kepentingan pribadi.

Sebab, seorang pejabat disumpah atas nama negara bukan atas nama kepentingan pribadi atau kelompok.

Anies lantas mengatakan, salah satu komitmen gerakan perubahan adalah mengembalikan kepercayaan publik terhadap para oknum yang mengatasnamakan negara untuk kepentingan pribadi.