Hindari Pungli di Sekolah, Dinas Pendidikan Ambon Diminta Catat Kebutuhan Sekolah

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Mesya Marasabessy

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Ketua Komisi II DPRD Kota Ambon, Christianto Laturiuw meminta Dinas Pendidikan (Disdik) untuk mencatat kebutuhan yang diperlukan sekolah-sekolah.

Hal itu disampaikan menyusul adanya dugaan pungli di SDN 79 Ambon, meski akhirnya sekolah dimaksud terbukti tak bersalah.

“Sehingga untuk mengantisipasi hal itu benar-benar terjadi, Disdik harusnya mencatat kebutuhan apa saja yang dibutuhkan sekolah,” kata Laturiuw, Kamis (26/10/2023).

Lanjutnya, jika kebutuhan sekolah-sekolah dicatat dinas, sehingga bisa ditanggulangi melalui APBD Kota Ambon.

Karena jika hal itu tak dilakukan, maka sasarannya bisa saja dengan membebankan orang tua murid.

Pihak sekolah kedepan juga tidak lagi fokus pada masalah infrastruktur sekolah, tetapi pada penerapan kurikulum bagi anak-anak.

"Dan kalau itu ada, maka sedapat mungkin itu ditanggulangi melalui APBD Kota Ambon. Jika itu tidak dilakukan, maka dengan keprihatinan sekolah, dibicarakan dengan Komite, maka sasarannya adalah membebankan orang tua," tuturnya.

Baca juga: Ikan Terbang Bawa Kelompok Usaha Watkidat Raup Belasan Juta

Lanjutnya, meski SDN 79 terbukti tak lakukan pungli, namun pihaknya tetap memberi beberapa cacatan penting baik bagi sekolah maupun Disdik.

Termasuk diantaranya, apapun langkah yang akan diambil dan yang menjadi kebutuhan sekolah, itu harus dibicarakan dengan Komite.

Laturiuw melanjutkan, terkait kewenangan-kewenangan yang diberikan bagi komite berdasarkan Permendikbud, bahwa iuran dalam bentuk bantuan maupun sumbangan dan lainnya, itu bersifat sukarela.

Diluar itu, adalah pungli, dan tidak dibenarkan.

"Dengan itu, tetap jaga solidaritas kebersamaan, karena peran masyarakat, peran orang tua juga sangat menentukan bagi perkembangan sekolah, sehingga proses pendidikan bagi anak-anak kita juga dapat berjalan dengan baik," tandasnya. (*)