KIPP Sarankan Parpol, Bakal Capres-Cawapres hingga Caleg Tak Umbar Janji sebelum Masa Kampanye

TRIBUNAMBON.COM - Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) sarankan para Partai Politik (Parpol) dan bakal capres-cawapres tidak mengumbar janji, dan sebaiknya fokus kepada persiapan menjelang pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Hal ini dikatakan Sekretaris Jenderal KIPP, Kaka Suminta menyusul sejumlah figur yang digadang-gadang bakal menjadi peserta Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mulai menebar janji-janji politik, termasuk para Calon Legislatif (Caleg) sebelum masa kampanye.

"Baru setelah didaftarkan dan diresmikan KPU, kan memasuki masa kampanye. Nah di sana baru janji-janji politik itu disampaikan. Lagipula ini kan bukan hanya soal capres-cawapres, tapi ada caleg untuk DPR, DPRD kabupaten/kota. Nanti di sana waktu yang tepat untuk menyampaikan janji politik karena memang waktunya kampanye," kata Kaka Suminta, dikutip dari Kompas.com, Senin (11/9/2023).

Untuk itu, dia harap masyarakat tidak terpengaruh dengan janji-janji yang diucapkan para calon ini sebelum masa kampanye.

"Ya masyarakat harusnya tidak terpengaruh dengan janji-janji politik yang disampaikan oleh partai politik atau bakal capres-cawapres sebelum masa kampanye. Sebab janji itu tidak bisa dicatat dan dijadikan pegangan," lanjutnya.

Bakal capres dari Koalisi Indonesia Maju (KIM), Prabowo Subianto, sempat menjanjikan jika menang akan melakukan swasembada pangan, membuka lahan pertanian baru di lahan rawa-rawa atau gambut, menggenjot produksi minyak kelapa sawit sebagai sumber energi alternatif pengganti bahan bakar fosil, serta memberikan makan siang dan susu gratis bagi seluruh pelajar Indonesia.

Sementara itu bakal cawapres sekaligus Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menjanjikan akan meningkatkan dana desa menjadi Rp 5 miliar, jika dia menang dalam Pilpres 2024.

Baca juga: Sebut Janji Politik sebelum Masa Kampanye Tak Bisa Dijadikan Pegangan, KIPP: Jangan Terpengaruh

Selain itu, PKB juga menjanjikan bakal menjamin bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi murah bagi rakyat, tunjangan bagi ibu hamil, serta sekolah gratis dan subsidi pupuk.

Sedangkan Ganjar berjanji akan melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Selain itu, mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga mengatakan akan melanjutkan upaya pemberantasan korupsi. Ganjar juga sempat menyebut mempunyai impian menaikkan gaji guru.

Dia memperkirakan gaji yang layak untuk seorang guru adalah Rp 30 juta, sementara untuk guru yang baru mulai mengajar adalah Rp 10 juta.(*)