Sebut Bakal Banyak yang Saling Bongkar Perkara Korupsi di Tahun Politik, MAKI: KPK Harus Tangkap!

TRIBUNAMBON.COM - Perkara dugaan tindak pidana korupsi yang diusut oleh lembaga penegak hukum akan semakin banyak di tahun politik. 

Hal itu disampaikan Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman menanggapi pemanggilan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinilai sejumlah pihak bermuatan politik.

Sebab, Muhaimin Iskandar adalah bakal calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampingi Anies Baswedan dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

Kata dia, begitu saling bongkar antar lawan politik, KPK harus langsung bergerak.

"Kadang-kadang korupsi itu banyak terbongkar kalau tahun-tahun politik begini kan, saling bongkar, dulu berkawan sekarang bisa berlawanan dan KPK harus nangkap," kata Boyamin Saiman kepada Kompas.com, Rabu (6/9/2023).

MAKI pun mendukung langkah KPK untuk mengusut perkara-perkara yang sensitif di tahun politik.

Apalagi, menurut Boyamin, akan banyak perkara dugaan korupsi yang terbongkar di tahun politik.

Pasalnya, kolega sesama politisi akan berusaha saling bongkar dosa masing-masing.

Misalnya, seorang wakil bupati ingin menggulingkan bupati biasanya akan mencari-cari kesalahannya bupati tersebut.

Contoh lain, Anggota DPR atau DPRD yang berada di urutan bawah yang berusahan dipilih tidak sedikit yang mencari berbagai macam cara untuk menang.

Salah satunya, dengan melaporkan kasus yang diduga melibatkan nomor urut di atasnya agar mendapatkan pergantian antar waktu (PAW).

Boyamin mengatakan, selagi KPK memiliki bukti yang kuat terhadap perkara yang diusut, komisi antikorupsi itu tidak perlu khawatir jika dinilai politis.

"Jadi, kalau KPK sekarang semangat ya ndak apa-apa, karena lebih seksi gitu. Itu bagus-bagus saja sepanjang ada kasusnya, ada buktinya, ya diangkat aja," kata Boyamin.

"Kalau tahun politik dan ada semangat politik ya ndak apa-apa, halal saja, karena idealisme membongkar korupsi itu hanya lima persen, 95 persen ada macam-macam motif," ujarnya lagi.

Baca juga: Draf PKPU: Boleh Kampanye Pemilu di Kampus, Hanya Sabtu-Minggu

Sebagai informasi, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan sistem perlindungan atau proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) tahun 2012 padan Kamis (7/9/2023) hari ini.