Komisi IV Gelar RDP Bersama Dinkes dan Seluruh Puskesmas se-Maluku Tengah

Laporan Kontributor TribunAmbon.com, Lukman Mukaddar

MASOHI, TRIBUNAMBON.COM - Komisi IV DPRD Kabupaten Maluku Tengah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Kesehatan, RSUD Masohi dan Kepala-Kepala Puskesmas se Kabupaten Pamahanu Nusa itu.

Rapat berlangsung di Ruang sidang Utama, DPRD, Jl. RA Karinti Kelurahan Namaelo, Kota Masohi, Senin (4/9/2023).

Ketua Komisi IV Arman Mualo usai rapat mengatakan, RPD itu terkait masalah rujukan pasien Puskemas ke Rumah Sakit dan soal Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas.

Selain itu rapat itu juga dalam rangka membangun komunikasi kemitraan Komisi IV dengan seluruh puskesmas di Kabupaten Maluku Tengah dan juga Direktur RSUD Masohi.

"Ada beberapa poin penting yang kita bicarakan dalam rapat dengar pendapat tadi. Yang pertama terkait dengan pengelolaan dana BOK Puskesmas, yang kedua soal rujuk pasien," kata Arman.

Dikatakan, dana BOK itu penting untuk dibahas. Pasalnya, beberapa kali pihaknya menerima laporan terkait penggunaan dana BOK Puskesmas belum maksimal di tenagah masyarakat.

"Kita dapat masukan dari masyarakat bahwa peruntukan dana BOK itu kelihatannya belum terlalu maksimal di masyarakat," jelasnya.

Baca juga: Hari Ini Polisi Panggil Saksi Kasus Kekerasan Seksual dengan Terlapor Bupati Thaher Hanubun

Baca juga: Minim Fasilitas Kesehatan, Pustu Sawai Diharapkan Naik Status jadi Puskesmas

Karena itu lanjutnya, RDP dianggap penting guna memberikan stressing kepada seluruh Kepala Puskesmas agar lebih maksimal memperhatikan peruntukan dana BOK.

"Dan terkait dengan BOK ini harus sesuai dengan Juknis sebagaimana yang diatur dalam Permenkes sehingga ini sekaligus wanti-wanti bagi pimpinan Puskesmas supaya lebih transparan, lebih akuntabel dalam pengelolaan BOK," tegas Arman.

"Kemudian seluruh kegiatan yang tertuang dalam Permenkes bahwa peruntukan dana BOK harus sesuai dengan Juknis," tambah Arman.

Sementara terkait rujukan pasien Puskesmas di RSUD, sudah beberapa pihaknya menerima laporan atau keluhan bahwa pihak RSUD sangat lambat merespon pelayanan lanjutan pasien yang dari puskesmas.

"Jadi selama ini ada beberapa rujukan dari beberapa puskesmas. Mereka kadang-kadang rujuk pasien itu tanggapannya lambat dari RSUD," cetus Arman.

Lanjutnya lagi, ternyata setelah dikroscek, masalahnya ada pada kebijakan sistem rujuk online.

Dimana, pihak IGD harus mendapatkan persetujuan secara online terlebih dahulu dari pihak managemen RSUD baru bisa memberikan pelayanan kepada pasien yang dirujuk.

"Karena sekarang sistimnya online jadi rujuk online itu, lambat direspon oleh RSU.

Sehingga pasien ada menunggu bisa sampe 30 sampe satu jam, bahkan ada yang sampai dua jam. Karena hanya masalah administrasi rujuk online ini. Belum dikonfirmasi oleh RSUD," ungkap Arman.

Masalah ini pun langsung ditanyakan kepada Direktur RSUD Masohi. Dan kata dia, Direktur menjelaskan bahwa ada dua hal yang sering menjadi kendala terhambatnya pelayanan terhadap pasien rujukan tersebut.

"Sehingga kita menanyakan apa kendalanya. Dan tadi sudah dijawab oleh Direktur RSUD bahwa ada dua hal. Yang pertama memang sebaiknya puskesmas dalam merujuk pasien itu harus klasifikasi, jenis penyakit pasien ini apa, kalau memang bisa ditangani di puskesmas ya ditangani, tapi kalau tidak bisa baru dirujuk," jelas Arman.

"Kemudian yang kedua adalah keterbatasan tempat tidur atau beat di ruang IGD itu dan kemudian ruang IGD juga terbatas sehingga kalau terlalu banyak mereka kadang kadang juga kewalahan untuk pasien rujuk, walaupun administrasi penting untuk pelaporan tapi esensinya adalah pasien ini, bagaimana bisa mendapatkan pelayanan yang baik," tambahnya.

Sebagai kesimpukan, Komisi IV memberikan dua rekomendasi kepada Dinas Kesehatan dan RSUD Masohi bahwa persoalan adimintrasi pasien harus dinomorduakan dan utamanya adalah keselamatan pasien selain itu Ruang IGD RSUD harus diperluas, dan ini menjadi catatan bagi Dinas Kesehatan untuk diperhatikan.

"Dan ini sudah menjadi rekomendasi komisi tadi bahwa kedepan harus ada perluasan ruang IGD supaya pasien-pasien yang dirujuk dari puskesmas itu bisa dilayani dengan baik. Prinsipnya bahwa kita mendahulukan pelayanan, selamatkan nyawa pasien dulu, administrasi itu di nomorduakan," pungkasnya. (*)