Dugaan Kekerasan Seksual
Dugaan Kekerasan Seksual Bupati Thaher Hanubun, Komnas HAM: Semua Pihak Harus Kawal
Apalagi korban tidak lain adalah karyawan kafe milik sang Bupati. Komnas HAM Maluku pun ikut angkat bicara
Penulis: Rahmat Tutupoho | Editor: Fandi Wattimena
Laporan Kontributor TribunAmbon.com, Rahmat Tutupoho
AMBON, TRIBUNAMBON.COM – Dugaan tindak kekerasan seksual yang menyeret nama Bupati Maluku Tenggara (Malra), Thaher Hanubun kian memantik perhatian publik.
Apalagi korban tidak lain adalah karyawan kafe milik sang Bupati.
Komnas HAM Maluku pun ikut angkat bicara; “Ini terduga pelakunya seorang pejabat publik, jadi semua pihak harus mengusut dan mengawal penanganan perkara hingga tuntas,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Komnas HAM Perwakilan Maluku, Anselmus Bolen saat dihubungi TribunAmbon.com via telepon, Selasa (5/9/2023).
Lanjutnya, kepolisian harus menuntaskan kasus tersebut sesuai dengan amanat undang-undang.
Selain aparat penegak hukum, menurutnya perlu dukungan bersama dari berbagai elemen pergerakan.

Baca juga: Komisi IV Gelar RDP Bersama Dinkes dan Seluruh Puskesmas se-Maluku Tengah
Baca juga: Kasus Rudapaksa Bupati Thaher Hanubun, Pendamping Korban Minta Atensi Menteri Bintang Puspayoga
Mulai dari kelompok pemerhati perempuan dan anak, hingga pegiat hak asasi manusia.
Anselmus bahkan minta forum jurnalis perempuan Indonesia cabang Maluku dan lainnya ikut terlibat, karena negara berkomitmen melindungi perempuan melalui UU.
“Kasus ini perlu dikawal dan patut menjadi perhatian sipil. Untuk itu aktivis, pergerakan, dan forum jurnalis perempuan mempunyai andil dan peran penting mengawal hal ini,” paparnya.
Dihimpun, upaya menarik dukungan dan perlindungan ditempuh diberbagai institusi, sore nanti pendamping korban, Othe Patty bakal mendatangi kantor Komnas HAM Perwakilan Maluku.
Diketahui, pendamping dan kuasa hukum telah mendatangi dan melaksanakan RDP di Komisi IV DPRD Provinsi Maluku yang dipimpin langsung Rovik Akbar Afifudin, Senin (4/9/2023) kemarin. (*)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.