Kepemiluan

Dihianati, Partai Demokrat Bakal Gelar Rapat tuk Tentukan Langkah soal Isu Pasangan Anies-Cak Imin

Setelah menyatakan merasa dikhianati oleh manuver tersebut, posisi Partai Demokrat dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) kini menjadi sorotan.

Editor: Adjeng Hatalea
Courtesy / Kompas.com
Kepala Badan Komunikasi Strategis Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengatakan, Majelis Tinggi akan menggelar rapat untuk menentukan langkah yang akan diambil soal manuver Partai Nasdem dan isu pasangan Anies-Cak Imin. 

Bahkan menurut Herzaky, Anies sampai menulis surat kepada AHY pada 25 Agustus 2023 lalu yang isinya meminta supaya AHY mau menjadi bakal cawapresnya.

Akan tetapi, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh disebut secara sepihak menetapkan Muhaimin sebagai bakal cawapres Anies, di Nasdem Tower pada 29 Agustus 2023 lalu. Keputusan itu, kata Herzaky, diambil Surya Paloh tanpa memberitahu Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai anggota KPP.

"Kami berbasis nilai, kami fokus kepada koalisi perubahan, ternyata kami dikhianati, sudah membentuk koalisi sendiri, punya capres-cawapres sendiri, tidak sesuai kesepakatan awal," ucap Herzaky.

Herzaky mengatakan, Partai Demokrat sudah mencium gelagat bakal terjadi manuver politik itu beberapa pekan lalu.

Alhasil, hal itu terungkap pada pekan ini ketika Nasdem dan PKB sepakat membentuk koalisi dengan mengusung bakal capres dan bakal cawapres Anies-Muhaimin.

Herzaky mengatakan, Majelis Tinggi Partai Demokrat akan menggelar rapat buat menentukan sikap merespons situasi itu.

Baca juga: Penetapan Muhaimin sebagai Cawapres Anies Dianggap Penghiatan atas Koalisi Perubahan

Hal itu juga akan menjadi penentuan posisi Demokrat apakah akan tetap berada di KPP atau mencari mitra koalisi lain.

Secara terpisah, Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh mengatakan bahwa pihaknya tidak menginginkan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (capres) bubar.

Pernyataan ini disampaikan Surya Paloh usai Partai Demokrat menyebut dirinya dan Anies sebagai pengkhianat karena memilih Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) Anies.

Diketahui, KPP merupakan gabungan tiga partai yakni Nasdem, Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

“Kenapa kita paksakan bubar, kalau memang dia bisa bertahan baik bagus berkembang?” ujar Surya Paloh saat ditemui awak media di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Kamis (31/8/2023) malam.

Ia lantas berharap apa yang direncanakan dan diharapkan saat membentuk KPP bisa terwujud.

Meski berharap koalisi ini tidak bubar, Surya Paloh mengaku pihaknya tetap menghormati keputusan politik Partai Demokrat.

Termasuk, jika memilih hengkang dan bergabung dengan koalisi lain.

“Apa yang terbaik bagi Demokrat pasti dihormati oleh Nasdem. Itu sikap yang paling mendasar,” kata Surya Paloh.

Meski menyatakan tetap akan berkomunikasi dengan Demokrat, Surya Paloh mengaku belum ada rencana menemui pihak dari partai berlambang Mercy itu.(*)

 

(Kompas.com / Aryo Putranto Saptohutomo)

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    Berita Populer

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved