Wakil Rakyat Minta Disdik Evaluasi Kepsek dan Guru SMAN 17 MBD yang Kerap Tinggalkan Tugas

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Tanita Pattiasina

AMBON, TRIBUNAMBON.COM – Anggota DPRD Provinsi Maluku, Anos Yeremias mendesak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku maupun Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) mengevaluasi Guru dan juga Kepala SMA Negeri 17 MBD.

Pasalnya, para guru dan Kepsek kerap lari dari tanggungjawab dengan membuat libur tambahan. Padahal jadwal siswa sudah masuk sekolah.

Yeremias mengatakan masyarakat telah mengeluhkan hal ini dan gerah dengan sikap kepsek dan staf guru yang hingga memasuki penghujung masa libur masih terpantau berkeliaran dan tidak menghiraukan para siswa.

“Kalau ternyata kepala sekolah tidak mampu ya harus Di evaluasi, tidak mampu itu bukan tidak bisa mengajar tapi tidak mampu manage sekolah itu, memanage para gurunya ya harus dievaluasi. Saya kira itu ya,” kata Yeremias kepada wartawan, Jumat (21/7/2023).

Menurut Legislator Dapil MBD ini, sudah menjadi tugas guru mencerdaskan anak bangsa, ditempatkan dimana pun tanggungjawab harus tetap dilaksanakan.

Baca juga: Guru Hingga Kepsek SMAN 17 MBD Kerap Bikin Libur Tambahan, Tak Kunjung Masuk Sekolah

Baca juga: MR DIY Ruko Ahmad Yani Namlea Buka Lowongan Kerja, Pendidikan Min SMA/SMK

"Kan sudah diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), sudah sewajarnya taat kepada tupoksi,” tambahnya.

Ironisnya, menurut keluhan masyarakat setiap kali masuk musim liburan, pasti selalu saja datang terlambat, untuk itu perlu evaluasi mendalam terkait penempatan para guru tersebut.

"Saya meminta Kadis Pendidikan Maluku maupun Kepala cabang dinas di Tiakur, agar segera memanggil Kepsek beserta para guru, segera kembali ke tempat tugas yakni desa watuwei, kecamatan dawelor dan dawera, jika tidak di indahkan beri sanksi tegas,” tegasnya.

Selanjutnya, dia berharap Pemerintah merekrut guru yang merupakan Putra Putri daerah setempat, yang memang punya hati untuk mengembangkan pendidikan didaerah setempat.

Pasalnya, tenaga dari luar kerap merasa tidak betah ditempat yang mereka tugaskan.

Fenomena yang sering terjadi, jika prajabatan telah selesai SK 100 persen telah dikantongi biasanya mereka pergi dan tidak kembali ke tempat tugas itu merugikan masyarakat.

"Banyak juga putra putri MBD dan KKT yang ingin jadi guru namun dipersempit dengan sistem rekrutmen secara Nasional, untuk itu kami minta pihak BKD Provinsi Maluku beserta Dinas Pendidikan agar lebih mempertimbangkan anak daerah,” tandasnya. (*)