Pasca Kepala DP3A Diduga Lecehkan Bawahan, Gubernur Maluku Diminta Lebih Selektif Pilih Kepala Dinas

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Tanita Pattiasina 

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Gubernur Maluku, Murad Ismail diminta untuk semakin lebih selektif dalam menentukan Kepala Dinas dilingkup Pemerintah Provinsi Maluku. 

Hal ini pasca Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku, DK yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap staffnya.

Evaluasi tersebut disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Javet Jemmy Pattiselano saat bertemu Gerakan bersama Perempuan Maluku di Ruang rapat, Selasa (18/7/2023).

"Ini juga seharusnya menjadi evaluasi agar kedepannya bisa lebih jeli dalam memilih Kepala-kepala Dinas," kata Pattiselano. 

Menurut Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Maluku ini, persyaratan-persyaratan seperti psikotest menjadi penting dipenuhi calon pemimpin. 

Hal ini agar sikap dan sifat calon pemimpin bisa terlihat.

Baca juga: Gerakan Bersama Perempuan Maluku Pasang Spanduk Stop Kekerasan Seksual di Kantor DP3A Maluku

Baca juga: Gerakan Bersama Perempuan Maluku Pasang Spanduk Stop Kekerasan Seksual di Kantor DP3A Maluku

Serta menghindari pemimpin yang memaanfaatkqn pemimpin yang menggunakan kuasa untuk hal negatif.

"Ini rasanya kalau ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi semua, kayaknya ini bisa kelihatan dan harusnya orang ini tidak bisa dikasih jabatan seperti ini. Bisa juga dibuat melalui psikotest, itu bisa keliatan sikapnya seperti apa," tandasnya.

Diberitakan, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku berinisial DK diduga melecehkan karyawannya.

Kasus ini sementara diusut Polda Maluku.

Pelecehan seksual itu diduga sudah terjadi tiga kali dalam periode bulan Juli 2023.

Bentuk pelecehan tersebut belum diungkapkan. (*)