Bapeda Maluku: Widya Murad Jadi Role Model Penanganan Stunting

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Tanita Pattiasina

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Dalam upaya menurunkan masalah kesehatan nasional stunting, Ketua TP PKK, Widya Pratiwi Murad menjadi Duta Stunting.

Sekaligus menjadi role model dalam membantu menggelorakan percepatan penurunan masalah stunting di Maluku.

Widya Murad bertugas untuk menggerakan kader PKK di seluruh Wilayah Kabupaten Kota di Maluku untuk bergerak bersama menurunkan stunting.

Demikian disampaikan Kepala Bappeda Maluku, dr. Anton Lailossa dalam rilis yang diterima TribunAmbon.com, Senin (17/7/2023).

“Karena dibutuhkan tokoh yang dapat menggelorakan percepatan penurunan stunting ini, Pemda meminta Ibu Widya Pratiwi Murad selalu ketua TP-PKK Provinsi Maluku untuk menjadi duta parenting yang telah dilantik sejak 3 Juli 2019, dengan tugas tersebut beliau mau turun untuk menggerakan seluruh Kader PKK yang ada di kabupaten/kota dan menjadi role model sampai di tingkat desa, yang kemitraan ini dilakukan sampai sekarang,” kata Lailossa.

Pemilihan Widya Murad sebagai Duta Perangi Stunting bukan asal pilihan.

Dijelaskannya Lailossa, Berdasarkan arahan Gubernur Maluku Murad Ismail, langkah strategis yang dilakukan Pemerintah Daerah yakni melakukan konvergensi dengan melibatkan seluruh OPD dan mitra terkait seperti TP-PKK dan Posyandu.

Baca juga: Dituding Alokasi Anggaran Stunting Tak Tepat Sasaran, Ini Penjelasan Plt Kadis Kesehatan Maluku

Baca juga: Widya Murad Tangani Stunting Jadi Sorotan Komisi IX DPR RI: Langkah Konkrit Apa?

Kemitraan yang dibangun dengan stake holders salah satunya TP-PKK ini, karena membutuhkan tokoh atau figur yang bisa menggelorakan gerakan penurunan stunting.

Sebagai Ketua TP-PKK, Widya Murad merupakan sosok yang tepat untuk menggelorakan gerakan penurunan stunting.

"Dalam mengatasi stunting di Maluku, dilakukan konvergensi dengan seluruh OPD untuk bersatu menyelesaikan masalah stunting sesuai tupoksinya masing-masing, karena dari sisi kesehatan langkah penurunan stanting oleh pihak kesehatan hanya mampu menangani stunting 30 persen dan dari non kesehatan sebesar 70 % . Karena itu untuk mengatasi kendala tersebut, Pemerintah bermitra dengan berbagai pihak yang bisa membantu penanganan stunting sebagaimana pada Pasal 20 ayat (3) Perpres 72 Tahun 2021 bahwa Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat provinsi terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK), disamping itu TP-PKK dan Posyandu juga memiliki salah satu program yakni mengatasi permasalahan kesehatan dan pemberdayaan ekonomi,” Jelas Lailossa.

Lanjut dijelaskannya, melalui TP-PKK, digerakan juga kader posyandu melalui Tim Pokjanal, dan diberikan bantuan sesuai arahan dari tingkat pusat, provinsi sampai desa.

Dalam kenyataan saat ini pemda juga turut bermitra dengan TNI/Polri, kementrian agama, dll untuk bersama-sama secara terpadu melakukan gerakan bersama termasuk pengarahan kepada kader posyandu.

“Bappeda bertugas untuk, merencanakan, memantau, dan memonitor, oleh karena itu berdasarkan apa yang selama ini dilakukan oleh Ketua TP-PKK Provinsi Maluku yang juga selaku Duta Perangi Stunting Provinsi Maluku Widya Pratiwi Murad," tambahnya.

Lailossa mengatakan sejak awal masa pemerintahan saat ini, alasan yang mendasari Widya melakukan berbagai hal untuk menurunkan angka stunting adalah karena masalah kemanusiaan.