Kelola 1 Triliun, Insun Sangadji Kerap Absen Paripurna, KNPI Maluku: Ada yang Tak Beres

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Fahroni Slamet

AMBON,TRIBUNAMBON.COM - Ketidakhadiran Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Insun Sangadji dalam rapat Rapat Paripurna LPJ APBD 2022 di DPRD Provinsi Maluku tidak hanya menjadi sorotan wakil rakyat.

Organisasi kepemudaan di Maluku juga menyikapi itu.

Pasalnya, tidak sekali, hampir setiap rapat pertanggungjawaban, petinggi dinas Pendidikan selalu saja absesn.

Padahal, dinas Pendidikan menjadi satu-satunya dinas yang mengelola hampir 33 persen anggaran dari total APBD Maluku 3 Triliun, atau sekira lebih dari 1 triliun.

Apalagi, dalam perkembangannya anggaran sebesar itu tidak seirama dengan perkembangan Pendidikan di Maluku.

Baca juga: Siapkan Surat-surat Kendaraan Anda, Mulai Senin Polantas Lakukan Operasi Patuh Salawaku

Baca juga: Dinas Pendidikan Maluku Kelola APBD Rp 1,1 Triliun, tapi Kualitas Masih Buruk

Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Samson Attapary dalam paripurna pun kesal dan mengkritisi Insun Sangadji.

Dia tegas menyebut, Pendidikan di provinsi berjuluk raja-raja ini tidak berkembang dengan baik.

Padahal prioritas anggaran mereka kelola.

"Dinas Pendidikan ini kelola anggaran cukup besar Rp 1 Triliun, kurang lebih 33 persen dari APBD yang jumlahnya hampir 3 triliun itu. Ini sudah melebih syarat undang-undang 20 persen yang harus dikelola oleh dinas pendidikan. tetapi fakta yang terjadi ini mutu dan kualitas pendidikan kita ini tidak pernah naik. ini harus menjadi introspeksi kita bersama," kata Attapary, Kamis (6/7/2023).

Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Maluku, Faisal Hayoto pun begitu menyesalkan kondisi tersebut.

Menurutnya, pendidikan menjadi satu-satunya kunci pembangunan, sehingga seharusnya Dinas Pendidikan bekerja keras dengan memanfaatkan anggaran yang tidak kecil itu.

Dia pun menduga anggaran pendidikan disalahgunakan menyusul kondisi Pendidikan di Maluku jauh dari baik.

Ketidakhadiran Plt. Kadis Pendidikan menambah indikasi ada sesuatu yang salah dalam tubuh intitusi itu.

“Kenapa tidak hadir untuk menjelaskan anggaran sebanyak itu. Saya duga ada yang tak beres, ” ujarnya, Sabtu (8/7/2023).

Lanjutnya, di lapangan, sejumlah pengerjaan fisik bangunan sekolah rusak bahkan beberapa yang kemudian mandek pengerjaanya.

Atas nama Pendidikan serta pemuda Maluku, Dia pun meminta, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku segera periksa Plt. Kadis Pendidikan Maluku, Insun Sangadji.

“Kejati Maluku harus menyikapi kondisi ini dengan segera menyelidiki dugaan tersebut,” tegasnya. (*)