Dinas Pendidikan Maluku Kelola APBD Rp 1,1 Triliun, tapi Kualitas Masih Buruk

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Tanita Pattiasina

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Samson Attapary menyesalkan kualitas pendidikan yang tak terlalu meningkat signifikan.

Padahal Dinas Pendidikan Provinsi Maluku mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 1,1 Triliun dari APBD.

Atau sebesar Rp 33 persen dari APBD Provinsi Maluku yang hanya sebesar Rp 3 Triliun.

"Dinas Pendidikan ini kelola anggaran cukup besar Rp1,1 Triliun, kurang lebih 33 persen dari APBD yang jumlahnya hampir 3 triliun itu. Ini sudah melebih syarat undang-undang 20 persen yang harus dikelola oleh dinas pendidikan. tetapi fakta yang terjadi ini mutu dan kualitas pendidikan kita ini tidak pernah naik. ini harus menjadi introspeksi kita bersama," kata Attapary.

Lanjut dijelaskannya, beberapa pembangunan gedung SMA dan SMK juga memiliki kualitas yang buruk.

DPRD menduga ini akibat permainan Ring 1 yang dengan seenaknya menunjuk kontraktor.

"Misalnya DAK SMA SMK itu tendernya itu masih diatur dan ini Ada dugaan dikelola oleh ring 1 menunjuk kontraktor-kontraktor untuk melaksanakan. Sehingga temuan kita rata-rata mutu dan Kualitas fisik SMA SMK itu jauh dari harapan yang kita inginkan. banyak yang cukup buruk," tambahnya.

Tak hanya disitu, kepekaan Dinas Pendidikan untuk berbenah diri juga minim.

Hal ini ditunjukkan dengan ketidakhadiran pegawai maupun pimpinan Dinas Pendidikan di Rapat Paripurna LPJ APBD 2022 di DPRD Provinsi Maluku pada Selasa (4/7/2023) kemarin.

Padahal, penggunaan anggaran Dinas Pendidikan sangat besar, melebihi ketentuan perundang-undangan yakni 20 persen dari APBD.

Dia berharap, hal ini menjadi evaluasi bersama agar mutu pendidikan semakin ditingkat guna menjamin masa depan generasi bangsa.

"Belum lagi ya dana di Dinas Pendidikan tadi sudah disesali oleh Wagub, ketidakhadiran satu orang pun Dinas Pendidikan. ini beberapa contoh ya yang terjadi di apbd 2022 mestinya saudara Gubernur mesti datang supaya bisa mengikuti dengan pasti apa yg menjadi persoalan ini. Saya berharap buat panita khusus untuk menelusuri apbd 2022," tandasnya.