Alasan Murad Ismail Tak Hadir Paripurna LPJ APBD, Ternyata Hadiri Nikahan Anak Ketua MPR RI

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Tanita Pattiasina

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Gubernur Maluku, Murad Ismail diketahui tengah berada di Jakarta bertemu dengan ketua MPR RI, Bambang Soesatyo.

Hal itulah yang membuat Murad Ismail lagi-lagi absen dalam Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian rancangan peraturan daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD Provinsi Maluku Tahun anggaran 2022, Selasa (4/7/2023).

Alasan ketidakhadiran Murad Ismail disampaikan Wakil Gubernur, Barnabas Orno saat ditanya sejumlah anggota DPRD.

Orno mengatakan Murad Ismail tak hadir lantaran sementara bertemu Ketua MPR RI di Jakarta.

Entah apa yang menjadi pembahasan keduanya.

"Pak Gubernur meminta saya untuk mewakili beliau di hari ini. Karena saat ini beliau sementara dinas luar kota ke Jakarta karena diminta bertemu dengan Ketua MPR RI," kata Barnabas Orno.

Untuk diketahui, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menggelar acara resepsi pernikahan putri ketujuhnya, Debby Pramestya Putri dengan Iptu Nurul Farouq Fadillah (Akpol 2018), putra dari Wakapolda Nusa Tenggara Barat Brigjen Pol Ruslan Aspan, pada Senin (3/7/2023) kemarin.

Resepsi dihadiri banyak tokoh, pejabat negara, politisi hingga ketua umum partai politik.

Termasuk anggota DPR RI dan DPD RI, pimpinan dan anggota Komisi III DPR serta sejumlah gubernur, bupati dan wali kota.

Baca juga: Anggota DPRD Kecewa Gubernur Maluku, Murad Ismail Lagi-lagi Tak Hadiri Paripurna LPJ APBD

Sementara itu, ketidakhadiran Murad Ismail saat rapat membuat kecewa sejumlah anggota dewan.

Bahkan mereka mengancam walk out bila rapat tak ditunda.

Kekecewaan dilontarkan para Anggota tak lama sejak pimpinan rapat yaitu Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur Watubun membuka rapat.

Intrupsi pertama disampaikan pertama kali oleh Anggota Komisi I, Eddyson Sarimanella dari Fraksi Hanura yang mempertanyakan alasan absensinya Murad Ismail.

"Masa jabatan kita sudah hampir selesai lembaga DPRD harus dihormati, kita minta sejajar dalam penempatan, dari awal masa jabatan Gubernur sampai akhir masa jabatan masih terus diwakilkan Wakil Gubernur," kata Sarimanella.