Kepemiluan
Djarot Singgung Murad Ismail Ikut Widya Pindah PAN: Supaya Kompak
Dilansir dari Kompas.com, Djarot mengatakan Murad lebih baik mengikut istrinya, Widya Pratiwi untuk pindah ke PAN agar lebih kompak.
Penulis: Tanita Pattiasina | Editor: Adjeng Hatalea
Murad saat itu dipersilahkan untuk memberikan penjelasan soal istrinya yang bergabung dengan PAN.
Pasalnya, sesuai AD/ART Partai nomor 25a melarang suami istri untuk berbeda partai.
Namun, Murad ternyata malah tak terima dan marah-marah. Bahkan memukul meja dihadapan Djarot dan Komarudin.
"Beliau marah-marah sambil memukul-mukul meja, beliau tidak mau menerima penjelasan dari DPP partai, saya dan Pak Komarudin, malah beliau marah-marah. Oleh sebab itu, setelah kita mau memberikan penjelasan tentang aturan ini Pak Murad Ismail itu meninggalkan ruang pertemuan," tutur eks Gubernur DKI Jakarta itu.
Kejadian itu kemudian dilaporkan Djarot kepada DPP Partai dan Megawati, yang diputuskan agar memberhentikan Murad Ismail sebagai Ketua DPD PDIP Maluku.
"Ini menunjukkan bahwa kader partai dilarang untuk arogan, dilarang untuk melakukan tindakan-tindakan yang kurang terpuji. Kalau melakukan itu pada kita seperti itu, bagaimana dia akan melakukan hal jauh yang lebih hebat kepada rakyatnya," jelasnya.
Setelah dipecat, DPP PDI Perjuangan memutuskan mengangkat Benhur Watubun yang merupakan ketua DPRD Maluku untuk menjadi Ketua DPD PDIP Maluku.
Sementara posisi Sekretaris DPD Maluku diisi Mercy Barends.
"Ini menunjukkan bahwa kader partai dilarang untuk arogan, dilarang untuk melakukan tindakan-tindakan yang kurang terpuji. Kalau melakukan itu pada kita seperti itu, bagaimana dia akan melakukan hal jauh yang lebih hebat kepada rakyatnya," tegasnya.
Djarot mengingatkan kejadian Murad Ismail dan Widya Pratiwi menjadi peringatan untuk Kader lainnya agar berkarakter baik dan beretika.
"Kita harus memilih pemimpin-pemimpin yang menunjukan seluruh kader partai, ini peringatan, harus menunjukan satu karakter untuk melayani, untuk mengayomi, dan untuk bisa memberikan suri tauladan kepada masyarakatnya. Mereka-mereka yang mengabaikan nilai-nilai etika dan moral apalagi sebagai pelayan masyarakat dan juga kader partai perlu diberikan sanksi yang tegas," tandasnya.(*)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.