Kepemiluan
Sebelum Nyaleg di Pemilu 2024, Perhatikan Poin-poin Ini!
Ketua KPU Maluku, Syamsul Rifan Kubangun mengatakan, ada hal-hal yang harus disiapkan oleh pendaftar untuk Pemilu 2024 mendatang. Beberapa poin penti
Penulis: Mesya Marasabessy | Editor: Adjeng Hatalea
Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Mesya Marasabessy
AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI secara resmi telah mengeluarkan peraturan dan tahapan pendaftaran bakal calon anggota DPR RI, DPD RI serta DPRD provinsi dan kabupaten/kota.
Ketua KPU Maluku, Syamsul Rifan Kubangun mengatakan, ada hal-hal yang harus disiapkan oleh pendaftar untuk Pemilu 2024 mendatang.
Beberapa poin penting yang ada dalam persyaratan di antaranya, telah berumur 21 tahun atau lebih.
Selain itu, harus berpendidikan paling rendah tamat SMA, Madrasah Aliyah, SMK, Madrasah Aliyah Kejuruan atau sekolah lain yang sederajat.
Kemudian, tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.
Kecuali, terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa.
Sememtara bagi mantan terpidana, lanjutnya, harus telah melewati jangka waktu lima tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.
Lalu, mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.
"Ini yang perlu diketahui oleh pendaftar. Dan kami akan terus sosialisasi dengan memanfaatkan media sosial," kata Rifan Kubangun, Kamis (27/4/2023).
Baca juga: Ingin Nyaleg di Pemilu 2024? Ayo Segera Daftar, Dibuka Mulai 1 Mei 2023
Selain itu, untuk pendaftaran diikuti oleh bakal calon anggota DPD yang dinyatakan telah memenuhi persyaratan dukungan minimal pemilih dan sebaran sesuai keputusan KPU Nomor 305 tahun 2023.
Bakal calon anggota DPD mengunggah naskah asli bentuk digital dokumen pendaftaran pada sistem informasi pencalonan (SILON) sejak pengumuman pendaftaran calon sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran.
"Dan ini tahapan resmi yang dikeluarkan KPU. Kita pun saat ini mensosialisasikannya dengan memanfaatkan media sosial facebook dan lainnya," ungkapnya.
Diketahui, tahapan bakal calon tersebut tertuang dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Kemudian, PKPU Nomor 11 Tahun 2023 tentang perubahan kedua atas peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang pencalonan perseorangan peserta Pemilu anggota DPD.
Dan untuk pendaftaran anggota DPR, DPRD, persyaratan peserta diatur dalam pasal 11 PKPU 11 Tahun 2023, sedangkan untuk anggota DPD diatur dalam pasal 15 PKPI 11 Tahun 2023.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.