Tanimbar Usulkan Pembangunan Infrastruktur di Musrenbang RKPD 2024 Tuk Kurangi Kemiskinan

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Tanita Pattiasina

AMBON, TRIBUNAMBON.COM – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar mengusulkan pembangunan Infrastruktur dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Musrenbang RKPD) 2024, Jumat (14/4/2023).

Pemda KKT yang diwakili Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bappeda), Rosias RM. Kabalma mengatakan usulan Musrenbang RKPD 2024 ini sesuai dengan kewenangan Provinsi.

Diantaranya Infrastruktur jalan, air bersih, transportasi juga dibeberapa bidang lainnya.

“Terkait usulan dari kabupaten, provinsi nanti ke pusat dan oleh karena itu yang kami bawakan ke provinsi ini adalah usulan yang memang dari sisi kewenangan Provinsi. Itu yang kami sampaikan misalnya untuk infrastruktur, infrastruktur jalan, kemudian juga untuk ke air bersih selama transportasi dan kemudian juga terkait dengan di bidang perikanan dan juga perumahan,” kata Kabalma.

Lanjut diungkapkannya, untuk penganggaran di APBD sebesar Rp 100 Miliar yang diusulkan, Sedangkan APBN sebanyak Rp 200 miliar.

“Total usulan yang kami sampaikan itu nilainya sejumlah kurang lebih Rp 100an miliar yang kami usul yang memang dibiayai dari provinsi dan juga kurang lebih RP 200an Miliar yang kami usulkan untuk nanti dibiayai APBD Pusat,” lanjutnya.

Baca juga: Deretan Proyek Mangkrak di Tanimbar, KPK Catat Ada RSUP dr PP Maregtti dan Menara Air di Desa Arma

Baca juga: Pemda Kepulauan Tanimbar Alami Defisit Anggaran 300 Miliar, Indikasi Praktek Tidak Profesional

Dijelaskannya, dari usulan tersebut akan dibahas dan disusun berdasarkan prioritas.

“Usulan ini dibahas untuk menetapkan prioritasnya, kami boleh usul tetapi itu juga tersedia disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, APBD Provinisi dan APBD. Jadi itu nanti hasil terakhir bahwa usulan yang nanti ketemu sampaikan beberapa yang diterima dan untuk nanti diusulkan secara berjenjang pusat itu nanti pada saat hasil akhir. Usulan dari kabupaten kota ini bisa lalu dibiayai dari APBD provinsi kalau tidak bisa maka akan diteruskan untuk dibeda-beda Kementerian terkait,” tambahnya.

Sementara itu, Penjabat Bupati Tanimbar, Daniel Indey yang turut hadir mengharapkan Pemerintah Provinsi juga memperhatinkan pembangunan dan kondisi di Tanimbar.

Menurutnya usulan di Musrenbang RKPD 2024 ini dapat membantu pembangunan yang ada di Tanimbar yang juga bisa berdampak pada turunnya angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup.

“Kami sangat berharap pemerintah Provinsi Maluku juga memberi porsi kepada Kabupaten Kepulauan Tanimbar di berbagai bidang ya seperti infrastruktur, pendidikan maupun kesehatan dan sektor-sektor lainnya secara umum,” harapnya. (*)