13 Poin Larangan Buang Sampah Sembarangan dan Sanksinya dalam Perda No.15 Tahun 2015

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Sampah menjadi persoalan krusial di Kota Ambon.

Berdasarkan pantauan TribunAmbon.com, banyak lokasi-lokasi yang tidak seharunya dijadikan sebagai Tempat Penampungan Sementara (TPS).

Mulai dari kawasan Kebun Cengkeh hingga Stain, lingkungan Pasar Mardika, dan sekitarnya.

Hal ini membuat banyak kelompok sadar lingkungan yang geram, dengan melakukan sejumlah kampanye sadar sampah.

Namun, persoalan sampah ini sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah.

Dalam Pasal 55, misalnya, terdapat 13 poin larangan yang diatur di dalamnya.

13 poin larangan itu, sebagi berikut;

a. Membuang sampah tidak pada tempatyang telah ditentukan dan disediakan; b.membuang sampah tanpa dipilah berdasarkan sifat danjenisnya;

c. Membuang sampah di laut, sungai, parit, saluran drainase, gang, taman kota, tempat terbuka, lapangan, badanjalan dan fasilitas umum;

d. Melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka diTPA;

e. Mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;

f. Membakarsampahyang tidak sesuai dengan teknis pengelolaan sampah;

g. Membakarsampah plastik dan/atau sampah yang mengandung unsur plastik;

 h. Membakarsampah di tempat terbuka yang dapat menimbulkan polusi dan/atau mengganggu lingkungan; i. mencampursampah dengan limbah berbahaya dan beracun;

Baca juga: Perda Nomor 11 Tahun 2015 Harus Difungsikan: Buang Sampah Sembarang Denda Rp.15 Juta

j. Menggunakan lahan untuk dimanfaatkan sebagai TPA sampah;

k. Membuang sampah diTPS di luarwaktu yang telah ditentukan; dan

1. Menutup selokan di sekitar pekarangan yang dapat menghambat pembersihan sampah, kecuali dengan izin Walikota.

m. Mobil perusahan (mobil box atau mobil lainnya) dilarang membuang sampah pada TPS

Kemudian ada ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 57 jika 13 poin larangan itu dilanggar masyarakat Kota Ambon.

Yakni, bunyinya sebagai berikut;

(1) Setiap orang dan/atau Badan yang menyelenggarakan Pengelolaan Sampah tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Setiap orang dan/atau Badan yang melanggarlarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau pidana denda paling banyakRp 15.000.000,00 (lima belasjuta rupiah).

Direktur Moluccas Coastal Care (MCC) Theria Salhuteru, pada Minggu (19/2/2023) mengatakan, seharusnya Perda Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah ini difungsikan, agar tak memakan waktu, tenaga dan materi untuk membuat Ramperda baru.

"Kalau buat perda sampah yang baru lagi, ini tentu memerlukan anggaran. Kemudian itu menguras tenaga. Yang terbaru ini dikenakan sanksi Rp 1 juta. Jika Perda yang lama diterapkan secara maksimal, pasti akan memberikan efek jera kepada masyarakat yang tidak taat aturan," sebutnya.(*)