Ombudsman Maluku Minta Pemerintah Tindak Tegas Nakes Yang Tak Profesional Melayani Masyarakat

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Alfin Risanto

AMBON,TRIBUNAMBON.COM - Kepala Perwakilan Ombudsman Maluku RI, Hasan Slamet meminta pemerintah tindak tegas nakes yang tak profesional dalam melayani masyarakat.

Terlebihbagi Pemerintah Kabupaten Buru.

Ini menyusul viral kisah seorang ibu yang bayinya meninggal karena lambatnya pelayanan di RSUD Namlea.

Karena itu, hasan Slamet meminta Penjabat Bupati Buru, Djalaluddin Salampessy menjadikan bidang kesehatan menjadi fokus utama.

"Fokus pada bidang kesehatan dengan melibatkan perencanaan yang minim resiko agar persoalaan seperti ini tidak terjadi terlebih tindak tegas pada nakes di RSUD Namlea yang tidak professional dalam melayani masyarakat," ucap Hasan Slamet, Kamis (8/12/2022).

Hasan melihat bahwa RSUD Namlea telah melakukan maladministrasi berupa tindakan tidak patut bahkan tidak kompeten dalam melayani pasien sebagai pengguna layanan.

Selain itu dirinya, meminta agar RSUD Namlea terutama Direktur RSUD Namlea, dr. Helmy Koharjaya tidak acuh terhadap kritik-kritik yang disampaikan oleh masyarakat karena kritikan tersebut berguna untuk perbaikan pelayanan.

Baca juga: Catatan Khusus Ombudsman RI Maluku Atas Kelalaian dan Manajemen Buruk RSUD Namlea

"Nakes bertanggung jawab penuh dalam membantu pengguna layanan karena mereka hanya pengguna dan yang lebih tau kan Nakes, jaman sekarang sudah ada media yang memberikan kemudahan, kenapa masih dipersulit dengan administrasi yang rumit," tambahnya.

Hasan berharap agar kejadian ini menjadi pelajaran utama bagi pelayanan terhadap masyarakat yang harus dilakukan dengan bertanggung jawab secara penuh dan tidak sembarangan.

"Jangan ada lagi peristiwa kelam hanya karena kendala administrasi," tuturnya.

Menurutnya RSUD Namlea harus dievaluasi.

Bukan tanpa alasan, banyak persoalan yang muncul, mulai dari kekosongan stok beberapa jenis obat, yang secara terpaksa membuat keluarga pasien harus membeli dari luar RS dan tidak bisa ditanggung BPJS Kesehatan.

Sejumlah hutang obat-obatan yang belum dibayarkan kepada pihak distributor, serta tuntutan mahasiswa menyoal dugaan korupsi anggaran obat-obatan di RSUD Namlea.

Serta menyentil kejadian yang viral di sosial media baru-baru ini, yakni rujukan pasien ke Ambon tanpa disertai surat rujukan.(*)