Kadis Dikbud SBB John Tahya Bantah Potong Gaji Honorer

Laporan Kontributor TribunAmbon.com, Rahmat Tutupoho

SBB, TRIBUNAMBON.COM - Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Seram Bagian Barat (SBB), John Tahya membantah dugaan pemotongan gaji honorer yang menyeret namanya.

Selain itu, dirinya juga tidak memberi gaji secara langsung kepada honorer, pasalnya yang punya kewenangan itu bendahara.

"Tidak ada potong memotong gaji di sini. Bahkan bukan saya yang terlibat untuk membayar gaji. Itu wewenang bendahara, mana bisa saya yang bayar," ucap Kadis Dikbud SBB, John Tahya di ruangannya kepada awak media, Senin (7/11/2022).

Ia menerangkan, honorer di DPA ada sebanyak 39 orang sementara yang didaftar bayar 43, untuk itu honorer diminta bersabar karena anggaran disesuaikan.

Mestinya, kebutuhan anggaran untuk 43 orang berjumlah Rp.129.000.000 tapi hanya Rp.117.000 yang tersedia dan menunggak Rp.12.000.000, jadi tidak dipotong sepeserpun.

"Tidak ada potong gaji. Faktanya, 39 honorer plus sopir ada di DPA, tetapi keseluruhannya 43 orang. Harusnya, dibituhkan 129 juta, sementara yang tersedia cuma 117 juta. Makanya, itu masih menunggak 12 juta," ungkapnya.

Tahya mengaku, kekurangan bayaran itupun bakal diselesaikan diakhir tahun mendatang, bukan berarti itu dibiarkan begitu saja.

Baca juga: Kadis John Tahya Klarifikasi Dugaan Pemotongan Gaji, Taher Bin Ahmad; Honorer Lapor Saja di Komisi

Baca juga: Dugaan Tilap Gaji Honorer, Kadisdikbud John Tahya Disebut Tukang Sandiwara

Bahkan, perjanjian kerja sudah dibuat sebagai kesepakatan agar tidak ada yang melanggar, pasalnya yang diberi 2 juta merupakan honorer pemalas.

"Tunggakan itu bakal dibayar paling lambat akhir tahun. Kenapa 8 orang itu diberikan 2 juta, pasalnya mereka pemalas. Untuk mencegah honorer yang jarang hadir, perjanjian kerja telah dibuat," pungkasnya.

Saat dikonfirmasi TribunAmbon.com, seorang honorer yang menyembunyi namanya menilai walaupun berbuat hal-hal demikian, Kadis John Tahya pasti membela diri dan membantah.

"Ya pasti bantah. DPRD harap segera panggil Kadis. Kebijakan ini sangat tidak adil," cetusnya. (*)