Warga Latu Batal Banjiri Kantor Bupati SBB, Pattimura; Ada Aksi Jilid II

Laporan Kontributor TribunAmbon.com, Rahmat Tutupoho

SBB, TRIBUNAMBON.COM – Warga Latu batal banjiri Kantor Bupati Seram Bagian Barat dan hanya mengirim belasan orang untuk mempertanyakan proyek pengerjaan jalan Amalatu.

"Tadi semua warga berdiri di jalan ingin ikut. Tapi kita larang dan minta tunggu kesimpulan aksi hari ini. Jika tidak ada solusi, ada jilid 2 yang lebih besar," kata salah seorang pedemo, Syuaib Pattimura saat audiensi di ruang Rapat Lantai II Kantor Bupati, Kamis (3/11/2022).

Dihadapan Sekertaris Daerah (Sekda), Alvin Tuasuun, Kepala Dinas PUPR, Nasir Surualy dan Kepala Dinas Perhubungan, Pattimura pun mengancam bakal menggelar aksi besar-besaran jika tuntutan mereka tidak diindahkan.

“Perlu saya ingatkan, bila aspirasi ini tidak diindahkan, akan ada aksi jilid 2 di Latu," tegasnya.

Dia pun kembali menegaskan masyarakat Amalatu secara kolektif menginginkan pekerjaan jalan kecamatan yang diperuntukkan bagi pemeliharaan berkala harus segera dilakukan.

Lanjutnya dipertanyakan tanggung jawab Pemerintah Daerah (Pemda) membayar uang muka atau DP sebanyak 30 persen apabila Surat Perintah Membayar (SPM) diterbitkan Dinas PUPR.

Baca juga: 5 Tokoh Bakal Dianugerahi Pahlawan Nasional, A M Sangadji Tidak Termasuk, Alasannya?

Baca juga: Besok Warga Latu Kepung Kantor Bupati SBB, Buntut Proyek Jalan Amalatu

"Mengherankan, masa SPM terbit 3 kali tapi uang muka tidak dicairkan. Model begini mana bisa dikerjakan,” ujarnya.

Sebenarnya, mau pihak keuangan apa dan alasan rasional sehingga SPM itu terkesan diabaikan, anehnya serentak bahkan tiba-tiba kontrak diputuskan, maksudnya bagaimana ini.

Menurut Syuaib, kepentingan publik yang memenuhi mekanisme maupun prosedur jelas jangan dipermainkan seperti ini, bukan masyarakat yang semestinya dikorbankan.

"Ini sebenarnya ada apa? SPM 3 kali diabaikan keuangan, secara tiba-tiba kontrak diputus. Jangan korbankan masyarakat," tandasnya. (*)