Ambon Hari Ini

Rustam Latupono Persoalkan Pemkot Ambon Hanya Terima Setoran Pajak Rp 30 Miliar dari PLN

Wakil Ketua DPRD Kota Ambon, Rustam Latupono mempersoalkan PLN Ambon hanya menyetor hasil pajak penerangan jalan senilai Rp. 30 miliar per tahun.

Mesya
Wakil Ketua DPRD Kota Ambon, Rustam Latupono saat diwawancarai terkait hasil rapat bersama PT PLN, Selasa (11/10/2022). 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Mesya Marasabessy

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Wakil Ketua DPRD Kota Ambon, Rustam Latupono mempersoalkan PLN Ambon hanya menyetor hasil pajak penerangan jalan senilai Rp. 30 miliar per tahun.

Menurutnya, harusnya PLN Ambon meningkatkan pajak penerangan jalan karena setiap tahunnya pasti ada perubahan daya listrik, misalnya dari kecil ke besar.

Rustam mengaku pihaknya telah rapat bersama PLN area Ambon untuk membahas masalah pajak penerangan jalan ini.

Mengingat, selama ini pajak penerangan jalan dari tahun ke tahun itu stagnan.

Tidak ada data valid yang disajikan oleh PLN area Ambon soal pajak penerangan jalan yang harus disetor ke Pemkot Ambon.

"Jadi kita butuh data valid, karena selama ini laporan yang disampaikan pihak PLN itu stagnan dari tahun ke tahun," kata Rustam Latupono, Selasa (11/10/2022).

Baca juga: Dua Hari Lampu Sering Padam, Taha Abubakar Minta PLN Beri Informasi Jadwal Pemadaman

Menurutnya, tidak mungkin data yang disajikan tidak ada perubahan.

Karena dari tahun ke tahun itu pasti ada perubahan daya listrik, misalnya dari kecil ke besar, sehingga dapat berpengaruh terhadap peningkatan PPJ.

Untuk itu, DPRD meminta agar PLN area Ambon bisa menyampaikan data valid agar PPJ dari PLN yang tadinya sebesar Rp30 miliar itu ada peningkatan.

"Kita sudah minta beberapa kali datanya, tapi sampai sekarang belum dikasi. Makanya kita kembali minta PLN menyajikan data yang valid, dengan mengklasifikasikan pemakai listrik industri dan non industri," terangnya.

Politisi Partai Gerindra itu mengaku, PLN akan segera menyampaikan data terkait penerangan di Ambon agar bisa dihitung PPJ, agar bisa diketahui jumlah yang harus disetor ke Pemkot.

"Kalau data itu telah disampaikan, kita akan bandingkan dengan data di Dinas Dukcapil. Karena ada 116 ribu keluarga di Kota Ambon. Kalau pakai pendekatan data dari Dinas Dukcapil, otomatis akan ada peningkatan PPJ. Sebab 116 ribu itu pasti menjadi pelanggan listrik," tandasnya. (*)

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved