Breaking News:

Pajak

Pemerintah Kota Ambon Ancam Cabut Izin Usaha yang Tak Bayar Pajak

Pemerintah Kota Ambon ancam cabut izin usaha bila tidak patuh bayarkan pajak.

TribunAmbon.com/ Mesya Marasabessy
DPPRD Kota Ambon sosialisasi Perwali Nomor 24 Tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak daerah dengan sistem menghitung pajak sendiri, Rabu (28/9/2022). 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Mesya Marasabessy

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Pemerintah Kota Ambon ancam cabut izin usaha bila tidak patuh bayarkan pajak.

Kepala Dinas Pengelolaan Pajak Retribusi Daerah (DPPRD) Kota Ambon, Rolex de Fretes mengatakan, kepada para penunggak pajak akan sanksi pencabutan izin usaha.

"Kalau tidak membayar, sanksi pencabutan izin akan dilakukan kepada para pengusaha," katanya de Fretes, Rabu (28/9/2022).

Dia menegaskan, ancaman ini tak main-main.

Apalagi Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 24 Tahun 2022, tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak daerah dengan sistem menghitung pajak sendiri telah resmi diberlakukan.

KSehingga apabila pelaku usaha seperti pemilik hotel, pemilik restaurant, pemilik tempat hiburan, dan penyelenggara tempat parkir lalai dan acuh bayar pajak akan disanksi.

Baca juga: Pemkot Janji Bakal Segera Perbaiki Jalanan yang Rusak di Kota Ambon

Baca juga: Hari Ini, Eks Wali Kota Ambon Richard Louhanapessy Jalani Sidang Perdana Kasus Suap Izin Pembangunan

Baca juga: 30 Nama Musisi Maluku Diabadikan dalam Prasasti di Pantai Wainitu, dari Ello hingga Barry Likumahuwa

“Perwali No 24 Tahun 2022 ini adalah suatu perwali yang menitik beratkan di penerapan sanksi,” ungkap de Fretes, Rabu (28/9/2022).

Karena itu, diharapkan semua pelaku usaha dapat taat terhadap aturan.

“Pemerintah hanya minta dari bapak ibu bantu mempergunakannya. Intinya, setiap transaksi. Ketika lampu mati, transaksi harus dicatat dan di laporkan. Kita bisa pantau di dashboard,” ungkapnya.

Ia menambahkan, apabila ada pelanggaran yang terjadi maka pihaknya akan memberikan tahapan teguran pada para pelaku usaha, bahkan sampai dengan penjabutan ijin usaha.

Para pelaku usaha juga bakal dikenakan denda 200 persen jika terbukti ada yang tidak mengoperasikan tapping box.

“Kita ini kan sementara mengejar target pajak di tahun ini 113 Miliar. Sehingga, kalau ditemukan petugas bahwa alat yang kita kasih sengaja tidak melaksanakannya, itu bapak ibu jangan marah itu didenda 200 persen. Kalau kita turun ke objek yang bersangkutan, masih saja dia lakukan yang sama, bukan lagi 200 persen, kita tutup sementara, masih terjadi kita cabut ijin dan tidak bisa buka usaha lagi ka," tegasnya.

Sumber: Tribun Ambon
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved