Breaking News:

Kenaikan Harga BBM

Pendemo di Masohi: Pemerintah Sudah Bohongi Rakyat soal Besarnya Biaya Subsidi BBM

KAMMI Masohi menilai, dengan kebijakan baru menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) saat ini, pemerintah secara terang- terangan sudah membohongi raky

Penulis: Lukman Mukadar | Editor: Adjeng Hatalea
TribunAmbon.com / Lukman
KENAIKAN HARGA BBM: Belasan Mahasiswa dari aliansi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Cabang Masohi, menggelar aksi unjuk rasa Bundaran Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Senin (12/9/2022). 

Laporan Kontributor TribunAmbon.com, Lukman Mukaddar

MASOHI, TRIBUNBON.COM - Massa aksi dari aliansi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Cabang Masohi, berunjuk rasa di Bundaran Kota Masohi, Senin (12/9/2022).

KAMMI Masohi menilai, dengan kebijakan baru menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) saat ini, pemerintah secara terang- terangan sudah membohongi rakyatnya sendiri.

Hal ini sebagaimana disampaikan salah satu orator saat berorasi di Bundaran Kota Masohi yang menjadi jantung Ibu Kota Kabupaten berjuluk Pamahanu Nusa itu.

Ia menukil pernyataan Presiden Jokowi yang mengatakan bahwa penyaluran subsidi BBM yang tidak tepat sasaran, membuat anggaran subsidi dan kompensasi dari APBN naik tiga kali lipat dari Rp 152,5 triliun menjadi Rp 502,4 triliun.

Bahkan, disebutkan hal itu akan naik terus jika pemerintah tidak segera mengambil keputusan tepat, salah satunya dengan menaikkan harga BBM bersubsidi yang saat ini sudah terjadi.

"Pernyataan pemerintah sudah membohongi rakytanya sendiri. Kenaikan anggaran subsidi 5,2 triliun itu suatu tindakan pembohongan publik," kata Sultan Saifullah Mussa, salah satu orator saat berorasi.

Olehnya itu, dia menilai Presiden Jokowi yang mendapatkan amanah dari rakyat, malah sebaliknya menindas rakyatnya sendiri.

"Presiden yang dipilih oleh rakyat, Hani ini telah menindas tmrakyat sendiri,"jelasnya.

Mereka meminta presiden Jokowi turun dari jabatannya.

Baca juga: KAMMI Masohi Unjuk Rasa Tolak Kenaikan BBM

Dengan adanya kebijakan baru itu, mereka menolak untuk setuju jika Jokowi lanjut tiga periode.

"Presiden Jokowi cukup dua periode saja. Tidak boleh lanjut tiga periode,"tegas Sultan.

Pasalnya, keputusan Jokowi menaikkan harga BBM membuat rakyat semakin menderita.

"Rakyat sudah menderita dengan kebijakan presiden menaikan harga BBM bersubsidi ini," tandas Sultan.(*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved