Kenaikan Harga BBM
Saling Dorong dengan Polisi Warnai Demo Tolak Kenaikan Harga BBM di Gedung DPRD Maluku
Pantauan TribunAmbon di lokasi, pukul 11.50 WIT, aksi saling dorong itu dilakukan lantaran mahasiswa yang ingin masuk menduduki Kantor DPRD Maluku di
Penulis: Ode Alfin Risanto | Editor: Adjeng Hatalea
lihat foto
Laporan Wartawan, TribunAmbon.com,Alfin Risanto
AMBON, TRIBUNAMBON.COM – Aksi tolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kantor DPRD Maluku diwarnai dengan aksi saling dorong antara pihak Kepolisian dengan para demonstran.
Pantauan TribunAmbon di lokasi, pukul 11.50 WIT, aksi saling dorong itu dilakukan lantaran mahasiswa yang ingin masuk menduduki Gedung DPRD Maluku dihalangi pihak Kepolisian.
Sempat memanas, ketika mahasiswa bersikeras masuk, namun dijegal sehingga beberapa spanduk yang digengam para pendemo di bagian depan terjatuh.
"Saya minta pihak kepolisian jangan mengahalangi kami ini rumah rakyat, kita pantas masuk disini," ujar salah satu orator.
Setelah beberapa kali mencoba untuk berdiskusi dengan personel Kepolisian yang berdiri di depan pintu, akhirnya para pendemo dipersilahkan masuk untuk menemui salah satu anggota DPRD Maluku.
"Iya tadi sempat ada saling dorong tetapi itu sudah aman miss komunikasi saja dan para pendemo sudah masuk kedalam temui Anggota DPRD," ujar KabagbOps Polresta Ambon Kompol Syariffudin, Rabu (7/9/2022).
Puluhan Mahasiswa tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Ambon demo tolak kenaikan harga BBM, Rabu (7/9/2022).
Demo tolak kenaikan harga BBM itu berlangsung di DPRD Provinsi Maluku bersamaan dengan turunnya hujan.
Puluhan masa aksi itu datang di Kantor Wakil rakyat dengan spanduk berisi tuntutan mereka yakni kenaikan harga BBM yang dibuat Pemerintah pada 3 September 2022 lalu.
Baca juga: Polresta Ambon Terjunkan 305 Personel tuk Amankan Demo Tolak Kenaikan Harga BBM
Dinilai tidak sama sekali memihak kepada masyarakat.
Berikut tiga poin tuntutan massa aksi;
- Menuntut DPRD provinsi Maluku agar mendesak DPR RI dan pemerintah untuk mengaudit kembali BPH Migas dalam Regulasi penyaluran BBM bersubsidi
- Menuntut DPRD provinsi Maluku agar mendesak DPR RI melalui rapat kerja kementerian keuangan agar dapat memperkirakan apbn untuk kesejahteraan masyarakat
- Mendesak DPRD provinsi Maluku dan DPR RI agar menghapus dana pensiun DPR yang di anggap membebani APBN.
Meski diguyur hujan, massa aksi melenggangkan aksinya hingga mencapai Gedung Wakil Rakyat Maluku.(*)
