Breaking News:

Kenaikan Harga BBM

Polresta Ambon Terjunkan 305 Personel tuk Amankan Demo Tolak Kenaikan Harga BBM

Diketahui demo penolakan kenaikan harga BBM hari ini dilakukan puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Ambon.

Penulis: Ode Alfin Risanto | Editor: Adjeng Hatalea
TribunAmbon.com / Alfin
TOLAK KENAIKAN BBM: 305 aparat Kepolisian di Kota Ambon, dikerahkan untuk mengawal aksi unjuk kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM), Rabu (7/9/2022) 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Alfin Risanto

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Polresta Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease menerjunkan 305 personel untuk mengamankan jalannya aksi demonstrasi penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Rabu (7/9/2022).

Diketahui demo penolakan kenaikan harga BBM hari ini dilakukan puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Ambon.

"Personel gabungan akan melakukan pengaman kepada massa demo,"ujar Kabag Ops Polresta Pulau Ambon Kompol Syariffudin saat dikonfirmasi tribun di lokasi aksi DPRD Maluku Rabu (7/9/2022).

Ratusan personel ini sudah siap siaga dari jalur kumpul di depan Hotel Santika Premiere Ambon, hingga di Gedung DPRD dan Kantor Gubernur Maluku.

"Kita akan jaga ketat demo ini," terangnya.

Dia berharap massa dapat mennyampaikan aspirasinya dengan tertib tanpa melakukan tindakan anarkis.

"Semoga adik adik mahasiswa bisa mengeluarkan aspirasinya secara baik," ucapnya.

Sebagai informasi, pada Sabtu (3/9/2022) pemerintah menaikkan harga Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000, Solar subsidi dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp6.800, dan Pertamax dari Rp12.500 menjadi Rp14.500 per liter. 

Baca juga: Demo Tolak Kenaikan Harga BBM, Berikut Poin Tuntutan Lengkap IMM Ambon

Berikut tiga poin tuntutan massa aksi;

  1. Menuntut DPRD provinsi Maluku agar mendesak DPR RI dan pemerintah untuk mengaudit kembali BPH Migas dalam Regulasi penyaluran BBM bersubsidi
  2. Menuntut DPRD provinsi Maluku agar mendesak DPR RI melalui rapat kerja kementerian keuangan agar dapat memperkirakan apbn untuk kesejahteraan masyarakat
  3. Mendesak DPRD provinsi Maluku dan DPR RI agar menghapus dana pensiun DPR yang di anggap membebani APBN.
    Meski diguyur hujan, massa aksi melenggangkan aksinya hingga mencapai Gedung Wakil Rakyat  Maluku.(*)
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved