Breaking News:

Emas Gunung Botak

Dinilai Gagal Tangani Tambang Ilegal Gunung Botak, Mahasiswa; Copot Kapolres Pulau Buru

Mereka meminta Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo agar mencopot AKBP Egia Febri Kusumawiatmadja dari jabatan Kapolres Buru.

Penulis: Andi Papalia | Editor: Adjeng Hatalea
Istimewa
EMAS GUNUNG BOTAK: Salah satu aktivitas pengolahan material emas dengan metode tong, diduga milik haji Sultan, kini masih terus beroperasi tanpa ada penegakan hukum, Selasa (6/9/2022). 

Laporan Kontributor TribunAmbon.com, Andi Papalia

NAMLEA, TRIBUNAMBON.COM - Pihak Kepolisian Resor (Polres) Buru dinilai gagal dalam penegakan hukum di Tambang Emas Ilegal Gunung Botak, Dusun Wamsait, Desa Dava, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru, Maluku.

Sebab, hingga saat ini masih ada sejumlah aktivitas pembanganan ilegal, seperti bak rendaman dan pengolahan material dengan metode tong.

Namun, tidak pernah dihentikan oleh pihak kepolisian Polres Buru.

Hal ini disampaikan oleh sejumlah mahasiswa dan pemuda, yang tergabung dalam organisasi Inisiator Perjuangan Ide Rakyat (Inspira) Cabang Kabupaten Buru, saat gelar unjuk rasa, Senin (5/9/2022) kemarin.

Mereka meminta Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo agar mencopot AKBP Egia Febri Kusumawiatmadja dari jabatan Kapolres Buru.

"Karena dinilai gagal dalam penegakan hukum di tambang emas ilegal Gunung Botak, maka Kapolres Buru harus dicopot dari jabatannya," kata Kabid Kebijakan Publik Inspira Cabang Kabupaten Buru, Mursalin Sowakil, saat berorasi.

Selain Kapolri, mereka juga meminta Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Maluku, Irjen. Pol Lotharia Latif untuk segera menghentikan, dan menangkap para pelaku yang beraktivitas di tong dan rendaman, di kawasan tambang emas ilegal Gunung Botak.

Baca juga: Mahasiswa Buru ke Polisi: Segera Tangkap Pemain Besar di Tambang Emas Ilegal Gunung Botak

"Masih banyak aktivitas tong dan rendaman yang diduga menggunakan bahan kimia berbahaya, seperti merkuri, cianida dan air perak, serta limbah yang mencemari lingkungan, untuk itu Polda Maluku segera menangkap, dan proses hukum para cukong serta donatur, lalu hentikan seluruh aktivitas tong dan rendaman yang beroperasi di kawasan tambang ilegal gunung botak," ungkapnya.

Dikatakan, pemerintah daerah secepatnya mengupayakan produk hukum daerah, agar dapat melegalkan tambang emas ilegal gunung botak, untuk dapat menggenjot ekonomi daerah, semisal PAD dari sektor pertambangan dan berguna, serta dapat melindungi dan meminimalisir kerusakan hutan, lingkungan demi masa depan masyarakat Buru.(*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved