Breaking News:

Ambon Terkini

Bodewin Wattimena Ancam Cabut Izin Usaha bagi Kafe dan Restoran yang Tak Patuh Setor Pajak 

Menurut Bodewin Wattimena, sanksi tersebut tertuang dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) yang akan diterbitkan dalam waktu dekat

Penulis: Mesya Marasabessy | Editor: Adjeng Hatalea
TribunAmbon.com / Mesya
AMBON: Penjabat Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena saat diwawancarai disela-sela uji petik objek pajak di Kafe Pelangi, Kamis (25/8/2022). Ia mengancam bakal cabut ijin usaha bagi kafe dan restoran yang tidak patuh setor pajak. 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Mesya Marasabessy

AMBON, TRIBUNAMBON.COM – Penjabat Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena mengancam akan cabut izin usaha bagi kafe, restoran atau rumah makan yang selama ini tidak patuh dalam penyetoran pajak 10 persen ke kas daerah. 

Menurut Bodewin Wattimena, sanksi tersebut tertuang dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) yang akan diterbitkan dalam waktu dekat.

“Perwali akan menjadi dasar kita lakukan penindakan kepada pelaku usaha yang tidak bisa kerjasama membantu Pemerintah Kota (Pemkot) dalam peningkatan PAD melalui pajak,” kata Bodewin Wattimena disela-sela uji petik objek pajak di kafe Pelangi, Kamis (25/8/2022).

Ia menjelaskan, sanksi yang diberikan kepada wajib pajak bisa berupa teguran, hingga pencabutan izin usaha.

Baca juga: Dugaan Kebocoran Pajak, KPK dan Pemkot Ambon Uji Petik Kafe Pelangi dan Imperial Resto

“Dalam Perwali sudah jelas,sanksi yang akan diberikan berupa teguran, kalau masih tetap nakal dan tidak patuh, maka kita tutup,” ungkapnya.

Wattimena meminta semua pemilik usaha kafe, restoran dan tempat makan agar minimal membantu pemerintah dengan pungutan pajak 10 persen, melalui tapping box atau alat pencatatan pajak yang ditempatkan dan terkoneksi dengan Command Center Balai Kota.

“Berdasarkan data yang kita lihat di Command Center ada yang kafe dan restoran yang tidak hidupkan tapping box,” sebutnya.

Dengan adanya Perwali, Wattimena optomis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Ambon akan meningkat.

“Padahal Pajak 10 persen ini dikutip dari masyarakat, pemilik usaha tinggal menagih dan menyetor kepada pemerintah. Masyarakat membayar pajak untuk membangun kota ini,” terangnya.

Di tempat yang sama, Ketua Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Kopsurgah) KPK RI Wilyah Maluku dan Papua, Dian Ali memberi apresiasi atas upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui Perwali.

“Kami apresiasi Perwali sehingga nanti seluruh wajib harus laporkan pajak sesuai dengan sistem yang ada, kalau tidak nanti akan diberi sanksi, supaya meningkaytkan kepatuhan. Sebaliknya wajib yang patuh diberikan reward atau penghargaan,” tandasnya.(*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved