Janji Tekan Tingkat Pengangguran dan Kemiskinan, Ini Solusi Jokowi

TRIBUNAMBON.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjanji akan menekan tingkat pengangguran dan kemiskinan di Indonesia.

Menurut Jokowi hal itu bisa dilakukan dengan pengelolaan fiskal yang kuat, disertai dengan efektivitas dalam mendorong transformasi ekonomi dan perbaikan kesejahteraan rakyat.

Sehingga upaya menekan tingkat pengangguran terbuka bisa mencapai maksimal 6 persen pada 2023 mendatang.

Sementara untuk pengurangan tingkat kemiskinan, dimaksimalkan 8,5 persen.

"Tingkat pengangguran terbuka tahun 2023 diharapkan dapat ditekan dalam kisaran 5,3 persen hingga 6,0 persen, angka kemiskinan dalam rentang 7,5 persen hingga 8,5 persen," kata Presiden saat membacakan pidato tentang Rancangan APBN 2023 dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa (16/8/2022).

Menurut Jokowi hal itu bisa dilakukan dengan pengelolaan fiskal yang kuat, disertai dengan efektivitas dalam mendorong transformasi ekonomi dan perbaikan kesejahteraan rakyat.

Selain itu, kata Presiden, pemerintah juga akan menjaga rasiogini pada 2023 dalam kisaran 0,375 hingga 0,378.

Sedangkan Indeks Pembangunan Manusia pada 2023, kata Jokowi, akan dijaga dalam rentang 73,31 hingga 73,49.

Selain itu Presiden menyatakan akan menjaga Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) ditingkatkan.

"Untuk mencapai kisaran masing-masing 105-107 dan 107-108," ucap Jokowi.

Baca juga: Jokowi Sebut Subsidi BBM dari APBN Terlalu Besar, Politisi Gerindra: Jangan Dianggap Pemborosan!

Jokowi mengatakan, total belanja negara dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 direncanakan sebesar Rp 3.041,7 triliun.

Anggaran tersebut akan dialokasikan kepada sejumlah pos pembiayaan.

"Gambaran besar arsitektur RAPBN 2023 adalah sebagai berikut, belanja negara dalam RAPBN 2023 direncanakan sebesar Rp3.041,7 triliun yang meliputi, belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.230,0 triliun, serta transfer ke daerah Rp 811,7 triliun," kata Jokowi.

"Anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp 169,8 triliun, atau 5,6 persen dari belanja negara," lanjutnya.

Menurut Presiden, anggaran pos kesehatan akan diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemi Covid-19, reformasi sistem kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta kesinambungan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).