Jokowi Sebut Subsidi BBM dari APBN Terlalu Besar, Politisi Gerindra: Jangan Dianggap Pemborosan!

TRIBUNAMBON.COM - Presiden Joko Widodo mengingatkan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) memberi beban yang berat bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Hal itu disampaikan Jokowi dalam acara Zikir dan Doa kebangsaan menyambut HUT ke-71 RI Senin (1/8/2022) di halaman Istana Merdeka, Jakarta.

“Perlu kita ingat subsidi terhadap BBM sudah terlalu besar dari Rp 170 triliun sekarang sudah Rp 502 triliun,” kata Jokowi di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Senin (1/8/2022).

Pernyataan Jokowi tersebut mendapat tanggapan dari anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Kamrussamad.

Dalam keterangan tertulis yang diterima Tribunnews.com, Rabu (3/8/2022) Kamrussamad mengingatkan Jokowi agar tak menganggap subsidi BBM sebagai pemborosan APBN.

Kamrussamad menegaskan, subsidi BBM memiliki dampak besar bagi ekonomi Indonesia yang terancam oleh inflasi global.

"Subsidi BBM dari APBN jangan dianggap pemborosan. Sebab APBN kita sudah dirancang sebagai shock absorber. Tujuannya adalah mengendalikan inflasi, menjaga daya beli rakyat, dan menjaga momentum pemulihan. Sebab kalau tidak demikian, guncangannya akan sangat keras bagi masyarakat. Daya beli akan melemah. Padahal, konsumsi domestik menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi kita," kata Kamrussamad.

Namun demikian, Kamrussamad mengapresiasi komitmen Jokowi dalam menjaga stabilitas harga BBM subsidi.

Baca juga: Tidak Hanya di Tanah Air, Harga BBM Juga Alami Kenaikan di Sejumlah Negara Tetangga

Kamrussmad menilai, kebijakan mempertahankan subsidi BBM membutuhkan komitmen politik untuk menjaga stabilitas ekonomi domestik.

"Kita bersyukur Presiden Jokowi memiliki komitmen menjaga harga BBM di harga Rp 7.650," ujarnya.

Stabilnya harga BBM Subsidi, kata Kamrussmad, memiliki dampak besar bagi perekonomian Indonesia yang terancam oleh resesi global.

"Sehingga, tekanan resesi ekonomi global, mulai dari resesi AS, pelemahan ekonomi China, dan gangguan rantai pasok akibat konflik Ukraina-Rusia, masih dapat terkendali," terangnya.

Kamrussamad mengatakan, laju inflasi di Indonesia pada bulan Juli tergolong tinggi akibat naiknya harga-harga bahan kebutuhan pokok.

"Di bulan Juli, sebagai contoh, laju inflasi sudah sebesar 4,94 persen yoy, lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang 4,35 persen dan sekaligus jadi yang tertinggi sejak Oktober 2015. Kenaikan inflasi ini jelas disebabkan kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok masyarakat," jelas Kamrussamad.

Kenaikan harga kebutuhan pokok yang meningkatkan laju inflasi tersebut, dapat diperparah jika pemerintah tak memberikan subsidi terhadap BBM.