Breaking News:

Menuju Pemilu 2024

Hadapi Pemilu 2024, Pemprov Maluku dan KPUD Harus Selesaikan Data Kependudukan

Masalah yang biasanya muncul tidak jauh berbeda dengan pemilu dan pemilihan sebelumnya yang bermula dari data kependudukan yakni perekaman e-KTP 

(Shutterstock)
Ilustrasi pemilu. Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PAN Guspardi Gaus mengimbau kepada seluruh pemerintah daerah dan KPUD, untuk memperhatikan masalah data kependudukan dalam rangka persiapan pelaksanaan pemilu 2024 akan segera berlangsung. 

TRIBUNAMBON.COM - Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PAN Guspardi Gaus mengimbau kepada seluruh pemerintah daerah dan KPUD, untuk memperhatikan masalah data kependudukan dalam rangka persiapan pelaksanaan pemilu 2024 akan segera berlangsung.

Tentunya hal ini termasuk Pemprov Maluku serta KPU Maluku.

Adapun, Komisi II bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu telah menyetujui PKPU dan disepakati menggunakan data base kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri yang telah dimutakhirkan.

Guspardi Gaus mengungkapkan, masalah yang biasanya muncul tidak jauh berbeda dengan pemilu dan pemilihan sebelumnya yang bermula dari data kependudukan yakni perekaman e-KTP 

Guspardi Gaus mencontohkan, terdapat sejumlah persoalan data kependudukan, misalnya penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik di tengah ketersediaan blanko KTP elektronik yang terbatas.

Baca juga: KPU Ambon Prediksi Pemilih Pada Pemilu 2024 Meningkat Dibandingkan Tahun 2019

"Jika terdapat kekurangan blanko e-KTP maka Pemprov diharapkan segera melaporkan kepada pemerintah pusat. Karena Kemendagri melalui dirjen Dukcapil telah menjamin ketersediaan blangko e-KTP," kata Guspardi Gaus kepada wartawan, Kamis (14/7/2022).

Legislator asal Sumatera Barat itu meminta KPUD untuk mengantisipasi dan meminimalisir berbagai persoalan yang akan muncul terkait persiapan pemilu 2024. 

Termasuk juga permasalahan yang muncul mengenai daftar pemilih seperti data penduduk yang sudah meninggal, pindah alamat, pemilih pemula, status perkawinan, TNI /Polri yang sudah pensiun dan lain sebagainya, harus dapat dibereskan. 

Oleh karena itu, menurut Guspardi Gaus harus ada terobosan yang lebih proaktif antara penyelenggara pemilu dengan pemerintah daerah dengan melakukan konsolidasi dan bersinergi dalam rangka persiapan menghadapi pemilu 2024. 

"Diperlukan juga pencocokan antara data di pemerintah daerah dengan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dimiliki Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kemudian harus lebih aktif lagi jemput bola serta sosialisasi yang massif kepada masyarakat agar lebih menyadari arti pentingnya tentang administrasi data kependudukan," pungkas anggota Baleg DPR RI tersebut.

Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved