Breaking News:

Kasus Korupsi di Maluku

Mantan Direktur RSUD hingga Bendahara KPU Maluku Diperiksa Terkait Korupsi Medical Check Up Pilkada

6 saksi diperiksa Kejati Maluku terkait dugaan korupsi medical check up Pilkada, termasuk Mantan Direktur RSUD hingga Bendahara KPU Maluku.

TribunAmbon.com/ Mesya Marasabessy
Kantor Kejati Maluku di Jl. Sultan Hairun, Kota Ambon. 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Tanita Pattiasina

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Mantan direktur RSUD dr. M. Haulussy diperiksa tim penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku, Senin (11/7/2022).

Pemeriksaan sebagai saksi itu terkait dugaan korupsi pembayaran jasa Medical Check Up Pemilihan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten/ Kota dan Provinsi Maluku 2016 - 2020 di RSUD dr. M. Haulussy.

Tak hanya mantan direktur RSUD dr M Haulussy, Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Wahyudi Kareba mengatakan total 6 saksi yang diperiksa di hari itu.

"Ada enam saksi yang diperiksa mulai dari mantan Direktur RSUD dr. M. Haulussy, mantan Bendahara, mantan Bendahara Pengeluaran Pembantu, mantan sekretaris KPU Provinsi Maluku, juga mantan ketua dan bendahara KPU Ambon," kata Wahyudi, Selasa (12/6/2022) pagi.

Wahyudi menambahkan para saksi masih diperiksa terkait tugas pokok masing-masing selama delapan jam.

"Keenam orang saksi ini penerima honorarium dan materi Pemeriksaan masih seputar tugas pokok masing-masing, dilaksanakan mulai pukul 09.00 WIT sampai dengan pukul 16.00 WIT,” tandasnya.

Baca juga: 10 Dokter di RSUD Dr M Haulussy Diperiksa Terkait Korupsi Jasa Medical Check Up Calon Kepala Daerah

Baca juga: Kejati Selidiki Dugaan Korupsi Jasa Medical Check Up Calon Kepala Daerah di RSUD Dr. M. Haulussy

Total 34 saksi telah diperiksa sejak Senin (4/7/2022) lalu.

Dua diantaranya yakni Mantan Direkut RSUD Dr. M. Haulussy Ambon dan juga mantan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku.

Sementara saksi sisanya merupakan dokter yang bekerja pada Rumah Sakit milik pemerintah Provinsi Maluku itu.

Selain menyelidik kasus pembayaran medical check up Pilkada, jaksa juga menyidik dugaan korupsi anggaran makan minum di rumah sakit pemerintah itu.

Tak hanya kedua kasus itu, tim penyidik Kejati Maluku mulai menduga adanya sejumlah indikasi korupsi di Rumah sakit pemerintah Provinsi itu.

Indikasi penyimpangan penyaluran anggaran yang diselidiki jaksa di antaranya penyaluran dana tunjangan insentif, jasa BPJS non-COVID-19, jasa perda, uang makan-minum tenaga medis RSUD Haulussy Ambon Tahun Anggaran 2019-2021.

Pembayaran jasa COVID-19 tahun 2020, pembayaran kekurangan jasa BPJS tahun 2019, anggaran pengadaan obat-obatan, dan bahan habis pakai.

Sejumlah pegawai atau tenaga medis RSUD milik Pemprov Maluku pun telah dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi oleh jaksa penyidik setelah diberikan surat pemanggilan.

Sejauh ini baru dugaan korupsi makan minum Nakes dan Korupsi pembiayaan medical check Pilkada Maluku tahun 2016-2020 yang naik ke tahap penyidikan.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved