Breaking News:

Korupsi di Maluku

Mahkamah Agung Turunkan Hukuman Abdullah Refra Jadi 3,6 Tahun

Putusan MA nomor 4575 K/Pid.Sus/2021 itu tertulis hukuman kepada Kepala Desa Fattolo, Kecamatan Bula

Penulis: Tanita Pattiasina | Editor: Fandi Wattimena
TribunAmbon.com/ Juna Putuhena
Ilustrasi Kasus Korupsi 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Tanita Pattiasina

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Mahkamah Agung telah menurunkan hukuman kepada terdakwa Abdullah Refra meskipun sempat ditambah Pengadilan Tinggi Ambon.

Putusan MA nomor 4575 K/Pid.Sus/2021 itu tertulis hukuman kepada Kepala Desa Fattolo, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) kembali jadi 3,6 tahun penjara.

Refra adalah terdakwa Kasus korupsi dugaan korupsi ADD dan DD  Negeri Administrasi Fattolo, Kecamatan Bula,  Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT).

Hasil Kasasi itu pun dibenarkan Penasihat hukum terdakwa, Dino Huliselan kepada wartawan, Senin (25/4/2022).

Baca juga: Meski Awal Ramadhan Beda, Idul Fitri Pemerintah dan Muhammadiyah Kemungkinan Sama, 2 Mei 2022

Baca juga: Permintaan Kredit di Bank Maluku Cabang Masohi Meningkat hingga Rp 4.5 Miliar

Dalam putusan itu tertuang MA memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb tanggal 19 April 2021.

"Betul, hasil kasasi sudah keluar. Hasil kasasi Mahkamah Agung turunkan vonisnya," kata Huliselan.

Selain pidana badan, MA juga memutuskan terdakwa tetap membayar denda sebesar Rp 50 juta subsider satu bulan kurungan.

Serta membayar uang pengganti sebesar Rp 384.229.000 dengan ketentuan bila tak dibayar dalam waktu satu bulan maka harta benda disita dan dilelang.

Bila belum mencukupi maka dipidana tambahan selama dua bulan penjara.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) tak puas dengan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Ambon yang menjatuhkan pidana penjara selama 3,6 tahun penjara kepada terdakwa Refra.

Kemudian Pengadilan Tinggi menambah hukuman kepada terdakwa jadi 4 tahun penjara dengan denda yang sama.

Juga bersalah melanggar pasal 3 UU tipikor  junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Putusan itu tak diterima JPU lantaran sebelumnya terdakwa dituntut dengan pidana penjara selama 5 tahun dipotong masa tahanan.

Halaman
12
Sumber: Tribun Ambon
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved