Pansus Minta Pemerintah Maluku Tengah Beri Perhatian untuk Pengungsi Pelauw

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Mesya Marasabessy

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Panitia Khusus (Pansus) Pengungsi Pelauw DPRD Maluku bertolak ke Maluku Tengah, Selasa (15/2/2022) kemarin.

Dalam pertemuan bersama pemerintah setempat, pansus meminta perhatian untuk masyarakat Pelauw yang telah mengungsi satu dekade lamanya.

Anggota pansus, Benhur Watubun mengatakan, pemerintah diharapkan tak lupa dengan nasib masyarakat Pelauw.

“Salah satu alasan pansus ini dibentuk adalah kita ingin mengetuk hati Pemda bersama DPRD Malteng, supaya kita sedikit fokus untuk mempertimbangkan dan memperhatikan berapa hal penting yang sebenarnya menganggu kamtibmas di wilayah ini," kata Benhur Watubun.

Watubun menegaskan keberadaan pemerintah harusnya bisa menyelesaikan masalah tersebut.

"Apakah kita hanya berpedoman pada sikap tahun 2015 bahwa persoalan Pelauw kita biarkan selesai secara alami? Apakah itu yang kita cari. Sementara mereka sudah datang (sampaikan aspirasi mereka) bawa panci dan sebagainya ke Gedung DPRD Maluku untuk mereka mau tidur di sana. Masalah penyelesaian konflik internal Pelauw tidak bisa dibiarkan begitu saja," kata Wattubun.

Watubun juga berpesan meski konflik internal Pelauw berkaitan dengan masalah akidah adat, Namun sebagai orang yang taat kepada sistem hukum dan pancasila mestinya semua tunduk pada keputusan-keputusan Negara dalam menciptakan perdamaian dan kedamaian.

Baca juga: Wakil Rakyat Soal Konflik di Pulau Haruku; Pemerintah Harus Tanggung Jawab

Baca juga: Selain Kota Ambon, 3 Daerah di Maluku Ini Juga Berlakukan PPKM Level 3

Menurutnya, Pemkab Malteng selama ini terkesan pasif dalam menyelesaikan beberapa masalah internal daerah yang berujung pelimpahan kewenangan ke provinsi.

“Atas nama negara, kita datang diutus kenapa demikian, karena apa yang dilakukan dalam rumah tangga pemkab  tidak mampu lagi, dan kita harus bertindak atas nama negara,” ungkapnya.

Lanjut Benhur, hal penting yang menjadi prioritas kunjungan pansus, yakni merumuskan dan mengambil langkah-langkah strategis.

“Kita harus memperoleh informasi sebanyak-banyaknya terkait permasalahan internal Pelauw,” sebutnya.

“Yang kita mau rumuskan disini, bagaimana tata cara penyelesaian, yang pasti kita punya tujuan dan pendapat yang sama, kita bergerak secara bersama-sama jangan biarkan DPRD Provinsi berjalan sendiri, jangan merasa pansus ini sudah dibentuk lantas kita berjalan sendiri, kita bersama-sama dalam merumuskan langkah langkah penyelesaian,” tandas Benhur Watubun. (*)