Breaking News:

Kasus Korupsi di Maluku

Terbukti Korupsi, Mantan Kepala Dinas DLHP Ambon Divonis 5 Tahun Penjara, Dua Rekannya Berbeda

Mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan (DLHP) Kota Ambon dinyatakan terbukti bersalah melakukan korupsi anggaran BBM.

TribunAmbon.com/Tanita
AMBON: Sidang kasus korupsi anggaran kendaraan pengangkut sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Persampahan (DLHP) Kota Ambon kembali digelar di Pengadilan Negeri Ambon, Rabu (29/12/2021) siang. 

TRIBUNAMBON.COM - Mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan (DLHP) Kota Ambon dinyatakan terbukti bersalah melakukan korupsi anggaran pembelanjaan Bahan Bakar Minyak (BBM).

Putusan itu dibacakan Ketua Majelis Hakim, Feliks Wuisan di Pengadilan Tipikor Ambon, Jumat (11/2/2022).

“Menyatakan terdakwa Lucia Izaack telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi,“ kata Majelis Hakim.

Terdakwa divonis lima tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider empat bulan kurungan.

Selain kurungan badan, terdakwa juga dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp 439 juta subsider kurungan 1,5 tahun penjara.

Selain Lucia, majelis hakim yang diketuai oleh Feliks R. Wuisan juga memvonis dua rekan Lucia, yakni mantan Manajer SPBU Belakang Kota Ricky M. Syauta dan mantan Kasi Pengangkutan Bidang Kebersihan DLHP Kota Ambon Mauritsz Yani Talabesy. Ricky divonis 2,6 tahun penjara dan Mauritsz divonis 3,6 tahun penjara.

Kedua terdakwa itu juga dibebankan membayar denda sebesar masing-masing Rp 10 juta subsider kurungan tiga bulan penjara.

Pembacaan putusan ketiga terdakwa ini dilakukan secara terpisah.

“Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi,” kata majelis hakim saat membacakan amar putusannya.

Baca juga: Kodam Pattimura Siapkan Tim Wakili Maluku di Liga Santri 2022

Menurut majelis hakim, perbuatan terdakwa Lucia terbukti melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU RI nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Sedangkan dua terdakwa lainnya dinyatakan bersalah karena melanggar pasal 3 jo pasal 18 UU RI nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Putusan majelis hakim untuk ketiga terdakwa ini lebih ringan dari tuntutan JPU Kejari Ambon. Sebelumnya, JPU meminta hakim menghukum terdakwa Lucia Izaack selama enam tahun dan denda Rp 300 juta subsider empat bulan kurungan.

Terdakwa juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp 3,495 miliar subsider satu tahun penjara.

Sementara untuk terdakwa Maurizs Yani Tabalessy selaku PPK dituntut dengan pidana penjara selama empat tahun, denda Rp 100 juta subsider tiga bulan penjara dan terdakwa Ricky M. Syauta dituntut selama 3,6 tahun, denda Rp 100 juta subsider tiga bulan penjara.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved