7 Bulan Gaji Belum Dibayar, Puluhan Guru Honorer di Namlea - Pulau Buru Kembali Turun Jalan

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Alfin Risanto

AMBON,TRIBUNAMBON.COM - Puluhan guru honor kembali turun ke jalan menagih janji pembayaran gaji honor yang belum dibayarkan Pemerintah Kabupaten Buru.

Para guru ini hadir bersama para mahasiswa yang tergabung dalam Organisasi Forum Kota (Forkot) Namlea.

Aksi tersebut digelar di Kantor Dinas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Buru, Senin (7/2/2022).

Pantauan TribunAmbon.com, di lokasi pukul 12:00 WIT, para pengunjukrasa tengah membawa spanduk bertuliskan 'guru bukan budak, bayar gaji kami'.

Baca juga: ASN Pemkot Ambon Wajib Tes PCR Sebelum Masuk Kantor

Baca juga: Maluku Tengah Terima 20 Ribu Dosis Vaksin Sinovac untuk Anak

Mereka pun berorasi secara bergantian menyampaikan tuntutan aksi.

Ditengah aksi, pengunjukrasa membakar ban bekas tepat di halaman kantor BPKAD Kabupaten Buru.

Alhasil, halaman kantor sempat diselimuti asap hitam pekat.

Namun, tidak berapa lama kemudian, sejumlah aparat kepolisian dan petugas Satpol PP memadamkan api itu.

Seorang Guru Honorer, Isman Tasidjawa mengungkapkan, aksi kembali digelar lantaran dilaksanakan BPKAD belum juga membayarkan hak mereka.

Padahal, telah dijanjikan sebelum akan segera menunaikan janji membayar gaji para guru.

"Aksi hari ini hanya mau tagih janji dari Kepala BPKAD, bahwa gaji honorer yang tertunda selama 7 bulan itu mau dibayar awal Februari 2022, namun sampai sekarang belum terealisasi," kata Tasidjawa saat diwawancarai TribunAmbon.com, Senin siang.

Dirinya mengungkapkan, ada sebanyak 50 orang guru honor yang turun ke jalan untuk berunjukrasa.

Dirinya berharap, semoga gaji honorer secepatnya bisa dibayarkan, karena para guru sudah memenuhi tanggungjawab mereka.

"Kami berharap semoga janjinya itu bisa terealisasi, karena tujuh bulan bukan waktu yang sedikit," harapnya.

Seperti diberitakan, gaji guru honor di Kabupaten Buru yang belum dibayarkan selama 7 bulan, rencananya akan dilunasi akhir Januari atau awal Februari 2022.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Buru, Mohammad Hurry, saat ditemui pengujukrasa di ruang Simda BPKAD, Senin (24/1/2022).

Menurut Hurry, keterlambatan pembayaran dikarenakan kondisi keuangan daerah sedang tidak baik.

"Kami berjanji paling tidak bulan ini, atau awal Februari kita sudah laksanakan pembayaran gaji honor yang tertunda," tandasnya. (*)