Muhammad Lutfi Bantah Tudingan Pencitraan: Saya Jadi Menteri Perdagangan Saja Sudah Pusing

TRIBUNAMBON.COM - Mendag Lutfi membantah adanya unsur pencitraan di balik kebijakan minyak goreng satu harga Rp 14 ribu per liter.

Lutfi menegaskan dirinya tak berusaha mencari popularitas sekali pun.

"Saya mohon bukan kita mau popularitas, apalagi pencitraan. Kalau di tempat saya (Kemendag). Saya sudah bilang dari hari pertama, harga naik, saya salah, harga turun saya salah. Tidak ada pencitraan," tegas Lutfi saat rapat Komisi VI DPR dengan Menteri Perdagangan, Senin (31/1/2022), dilansir Tribunnews.com.

Lutfi menegaskan dalam membuat kebijakan, ia memerlukan langkah yang adil bagi semua pihak.

Baik untuk konsumen maupun produsen atau petani.

Baca juga: Wakil Rakyat Minta Disperindag Ambon Cek Kendala Pedagang Tidak Turunkan Harga Minyak Goreng

"Supaya rakyat Indonesia bisa dapet nilai tambah lebih tinggi dari apa yang mereka tanam, dan mereka jual, dan mudah-mudahan apa yang mereka beli jadi harga baik," tambahnya.

Dengan demikian Lutfi menegaskan dirinya tak sedikitpun ingin melakukan pencitraan.

"Jadi tidak ada masalah pencitraan dan saya tidak ingin mau jadi apa-apa, saya jadi Menteri Perdagangan saja sudah pusing. Dan ini, tobatlah kita mau beresin masalah ini sama-sama," sambung Lutfi.

Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR Mufti Anam mengkritik Mendag Lutfi atas langkanya minyak goreng satu harga Rp 14 ribu per liter.

Mufti bahkan menyinggung Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi soal pencitraan di balik kebijakan minyak goreng satu harga.

Kritikan tersebut disampaikan Mufti lantaran minyak goreng dengan harga tersebut tak tersedia di ritel modern di beberapa daerah dalam sepekan.

Mufti bahkan mengingatkan Muhmmad Lutfi agar tak sekedar pencitraan dalam mengambil kebijakan ini.

Baca juga: DPR RI Minta Pemerintah Lanjutkan Intervensi Harga Minyak Goreng

Baca juga: Mulai Hari Ini, Pasar Tradisional di Ambon Sudah Jual Minyak Goreng Rp 14 Ribu

"Jadi pak Menteri harapan kami, kebijakan ini jangan hanya pencitraan semata, karena ini sungguh apa yang saya capture ke pak menteri itu tangisan rakyat kami, harapan kami pak menteri bisa mendengar itu," papar Mufti.

"Mungkin bagi pak menteri uang Rp 1.000, Rp 2.000, tidak ada artinya tapi bapak tahu konstituen kita, dia jualan gorengan, Rp 1.000 untuk beli minyak goreng saja tidak cukup. Untuk naikkan harga jual Rp 1. 250 tidak akan ada yang beli gorengan mereka," lanjutnya.

Mufti menilai penerapan kebijakan ini tak dibarengi dengan pengawasan yang ketat di lapangan.

Akibatnyam stok minyak goreng di ritel modern habis.

Dengan demikian, Mufti atas nama Faksi PDIP menilai kebijakan minyak goreng satu harga yang ditetapkan Lutfi gagal total.

"Kebijakan yang diambil pak menteri menurut kami Fraksi PDIP masih gagal total pak menteri," tukasnya.

(TribunAmbon.com/Fitriana Andriyani, Tribunnews.com/Seno Tri Sulistyono)