Harga Lapak Mahal, Indra Tanaya Nilai Tata Kelola Pemkot Ambon Amburadul

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Mesya Marasabessy

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Anggota Komisi II DPRD Kota Ambon, Tan Indra Tanaya menilai tata kelola Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon lemah bahkan terlihat amburadul.

Hal ini ia sampaikan menyikapi mahalnya harga lapak yang dijual pihak pengembang ke para pedagang di Pasar Mardika Ambon.

"Kalau pun lapak yang dijual ke pedagang itu mahal, berarti menandakan tata kelola pemerintah terkesan lemah dan bahkan amburadul," kata Tanaya dalam rapat pembahasan kenaikan harga lapak relokasi Pasar Mardika Ambon, Selasa (25/1/2022).

Baca juga: Slarmanat Tak Mau Tahu Soal Kenaikan Harga Lapak di Pasar Mardika Ambon

Politisi Nasdem itu membenarkan pembangunan pasar darurat di Mardika menggunakan anggaran pihak ketiga.

Meski demikian, pemerintah harus membangun koordinasi dengan pihak pengembang itu sendiri.

Kata dia, koordinasi ini tujuannya untuk membahas perihal perencanaan anggaran pembangunan.

Sehingga ada kesepakatan untuk menetapakan harga yang rasional terhadap lapak maupun kios yang nantinya akan dijual ke para pedagang.

"Tapi karena pemerintah melepaskan seluruhnya untuk pihak pengembang, makanya pengembang pun mematok harga lapak sesuai selera mereka," ungkapnya.

Lanjut Tanaya, Disperindag sebagai dinas teknis harus terlibat untuk mendesain dan menghitung estimasi anggaran pembangunan lapak dan kios.

"Tapi ini kan tidak ada. Pengembang yang bangun sendiri dan tentukan harga sendiri. Nah, itu yang dimaksudkan dengan tata kelola pemerintah yang amburadul," tandasnya. (*)