Nasib Pengungsi Pelauw Terkatung-katung, Tualepe Ancam Bakal Kembali Duduki DPRD Maluku

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Mesya Marasabessy

AMBON, TRIBUNAMBON.COM – Masalah pengungsi Pelauw, Maluku Tengah hingga kini belum ada titik terang.

Pasca  rapat dengar pendapat bersama sejumlah pimpinan DPRD dan fraksi pada akhir Desember 2021.

Janji DPRD untuk menggelar rapat lanjutan belum terealisasi hingga minggu ketiga di Januari 2022.

Angkatan Muda Hatuhaha Waelapia (AMHW) Pelauw pun kembali mempertanyakan komitmen DPRD Provinsi Maluku terkait aspirasi yang disampaikan.

“Saya tidak tahu proses selanjutnya atas aspirasi kami seperti apa. Informasi rencana pembentukan tim Panja yang disampaikan Ketua DPRD sampai sejauh ini kami merasa masih sebatas wacana, belum ada dalam pembahasan serius rapat DPRD Provinsi Maluku,” kata Ketua AMHW Pelauw, Erdy Tualepe kepada wartawan, Rabu (19/1/2022) sore.

Baca juga: Afrizal Mukadar Resmi Terpilih Jadi Ketua Umum HMI Cabang Ambon

Baca juga: Menuju Pemilu 2024, KPU Kota Ambon Gencar Sosialisasi Menyasar Pemilih Pemula

Tulaepe pun mempertanyakan keseriusan wakil rakyat.

"DPRD sebagai perpanjangan suara rakyat, sudah tentu kami perlu mengetahui proses yang dilakukan atas aspirasi kami sampaikan. Selasa, 18 Januari 2022 kemarin, kami telah memasukan surat ke DPRD Provinsi Maluku guna mempertanyakan nasib aspirasi kami tersebut. Paling tidak, ada keterbukaan informasi kepada kami,” imbuhnya.

"Hingga akhir minggu ini jika tidak ada informasi perkembangan atas aspirasi kami, maka DPRD Provinsi Maluku akan kembali kami duduki dengan masa yang jauh lebih besar,” tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, masyarakat Pelauw, Maluku Tengah berunjuk rasa untuk menagih janji pemerintah menyelesaikan konflik, terutama polemik pengungsi yang tak kunjung selesai.

Aksi itu bermula digelar di Gong Perdamaian kemudian long march hingga ke Balai Rakyat, Karang Panjang, Ambon, Kamis (9/12/2021) lalu.