Maluku Terkini
Umasugi Nilai Rakor Pemuktahiran Data Pemilihan Berkelanjutan Penting untuk Sistem Demokrasi
Bupati Buru, Ramli Ibrahim Umasugi mengatakan, kegiatan tersebut yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Maluku
Penulis: Fajrin S Salasiwa | Editor: Adjeng Hatalea
lihat foto
Umasugi Nilai Rakor Pemuktahiran Data Pemilihan Berkelanjutan Penting untuk Sistem Demokrasi
Laporan Kontributor TribunAmbon.com, Andi Papalia
NAMLEA, TRIBUNAMBON.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU), menggelar rapat koordinasi pemuktahiran data pemilihan berkelanjutan, dan penguatan kelembagaan demokrasi, di Aula kantor Bupati Buru, Kamis (9/10/2021).
Bupati Buru, Ramli Ibrahim Umasugi mengatakan, kegiatan tersebut yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Maluku sangatlah penting untuk sistem demokrasi.
"Saya memberikan apresiasi mendalam kepada KPU, karena kegiatan ini sangat penting bagi kita semua. Sebab, dalam sistem demokrasi di negara kita, untuk pertama kalinya Pemilu dilaksanakan serentak dalam satu tahun," kata Umasugi, saat memberikan sambutan, sekaligus membuka kegiatan dengan resmi, Kamis, siang.
Dia berharap, para peserta yang ikut kegiatan lebih fokus, agar bisa memahami apa yang disampaikan oleh penyelenggara.
"Saya bersama pemerintah daerah sangat mengapresiasi dan mendukung berbagai program rencana kegiatan oleh KPU Kabupaten Buru, serta saya berharap agar kegiatan ini, para peserta dapat mengikuti secara baik dan benar, agar dapat memahami setiap apa yang disampaikan oleh penyelenggara kegiatan," harap Umasugi.
Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku, Syamsul Rifan Kubangun mengungkapkan, salah satu lembaga demokrasi atau biasa dikenal dengan KPU, bertugas secara kesinambungan.
"Tugas ini diamanatkan oleh UU dan peraturan KPU, oleh karena KPU melaksanakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, dan ini merupakan salah satu bagian dari eksis kelembagaan demokrasi yang disebut sebagai pekerjaan KPU," kata Kubangun.
Dirinya mengungkapkan, kegiatan ini selenggarakan dengan mengundang pemangku kepentingan, dalam hal ini Pemda, Dinas Dukcapil, Kepolisian, TNI, Tokoh Masyarakat, Partai Politik dan lembaga perwakilan lainnya.
"Agar kami sebagai penyelenggara Pemilu, bisa mendapat masukan dan tanggapan bagaimana pemilihan, dan mensinkronisasi data dengan berkolaborasi, agar sistem di Kementerian Dalam Negeri terkonek dengan sistem di data KPU daerah," ungkapnya.
