Breaking News:

Ambon Hari Ini

Korupsi Pembebasan Lahan, Raja Tawiri Dituntut 8,6 Tahun Penjara

Sidang beragenda pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dihadiri oleh Ketua Majelis Hakim

Penulis: Tanita Pattiasina | Editor: Fandi Wattimena
TribunAmbon.com/ Juna Putuhena
Ilustrasi Kasus Korupsi 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Tanita Pattiasina

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Kasus penyimpangan anggaran Pembebasan lahan milik Negeri Tawiri untuk Pembangunan Dermaga dan Sarana/Prasarana Lantamal IX Ambon Negeri Tawiri tahun 2015 kembali berlanjut di Pengadilan Tipikor Ambon, Kamis (2/11/2021).

Sidang beragenda pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dihadiri oleh Ketua Majelis Hakim, Andi Adha dan Penasihat Hukum ketiga terdakwa.

Dalam amar tuntutannya, JPU, Achmad Atamimi menuntut hukuman bervariasi bagi ketiga terdakwa.

Jacob Nicholas Tuhuleruw dan Johana soplanit dituntut pidana penjara selama selama delapan tahun enam bulan.

Sementara Jerry Tuhuleruw dituntut pidana selama tujuh tahun enam bulan.

"Memohon majelis hakim menjatuhi pidana penjara bagj Jacob Nicholas Tuhuleruw dan Johana soplanit masing-masing selama selama 8,6 tahun dan Jerry Tuhuleruw dituntut pidana selama 7,6 tahun," kata JPU saat persidangan.

Tak hanya pidana badan, JPU juga menuntut ketiganya membayar denda dan uang pengganti.

Ketiganya dituntut masing-masing membayar denda sebesar Rp 300 juta subsider enam bulan kurungan.

Baca juga: Kejar Target, Pemkot Tual Kembali Gelar Vaksinasi Massal Libatkan Kepolisan

Baca juga: Sempat Heboh Sidang Tanpa Status Tersangka, Oddie Orno Dituntut 2 Tahun Penjara

Sementara Raja Negeri Tawiri, Jacob Tuhuleruw harus membayar uang pengganti 2.683,562.280 jika tidak bayar maka pidana penjara selama 4,3 tahun.

Johana soplanit membayar uang pengganti sebesar Rp 1,1 Miliar dengan catatan jika tidak bayar maka dipidana penjara selama 4,3 tahun.

Serta terdakwa uang pengganti Rp 20 juta bagi Jery Tuhuleruw dan jika tidak dibayar maka pidana penjara selama 3 tahun dan 8 bulan.

JPU menilai ketiga terdakwa telah melanggar pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) (2) dan (3) undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Usai mendengarkan tuntutan, majelis hakim menunda sidang hingga Kamis depan dengan agenda pembelaan dari masing-masing penasihat hukum terdakwa. (*)

Sumber: Tribun Ambon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved