Breaking News:

Ambon Terkini

Minta Pertanggungjawaban Temuan BPK Rp 5,3 Miliar, Harry Far Far; Ini Bukan Aib

Anggota Fraksi Perindo DPRD Kota Ambon, Harry Putra Far Far mengatakan harus ada pertanggung jawaban terkait temuan BPK Rp 5,3 miliar di DPRD Kota Amb

Penulis: Mesya Marasabessy | Editor: Adjeng Hatalea
Mesya Marasabessy
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Ambon, Harry Putra Far-Far saat diwawancarai, Rabu (16/6/2021). 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Mesya Marasabessy

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Anggota Fraksi Perindo DPRD Kota Ambon, Harry Putra Far Far mengatakan harus ada pertanggung jawaban terkait temuan BPK Rp 5,3 miliar di DPRD Kota Ambon.

Menurutnya, masalah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di lingkup DPRD bukanlah sebuah aib yang harus dikaitkan dengan pidana.

“Opini publik terkait temuan ini (BPK) memang benar, tapi masih berjalan sesuai ranah yang berlaku. Kita juga pertaruhkan kredibilitas kita sebagai DPRD bahwa semua harus dipertanggungjawabkan. Karena ini (temuan BPK) bukan aib yang harus dikaitkan dengan pidana,” kata Harry Far Far kepada wartawan di Baileo Belakang Soya Ambon, Jumat (15/10/2021).

Harry menuturkan, temuan dimaksud merupakan bagian dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK sesuai fungsi DPRD yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Dimana DPRD berhak melaksanakan tindak lanjut hasil BPK terhadap temuan terkait kinerja maupun pengelolaan keuangan.

“Kita harap agar opini publik bahwa kita di DPRD ini saling menyerang karena kepentingan, tidak seperti itu. Hanya lebih menjalankan tugas,” ujar Harry.

Wakil Ketua Komisi II ini menerangkan, permintaan dari Fraksi Perindo untuk membahas temuan ini sudah berjalan sesuai mekanisme.

Dimana usulan tersebut harus segera disikapi pimpinan DPRD untuk nantinya dilakukan paripurna internal DPRD.

Hal ini sudah diatur dalam Pasal 39 Ayat C PP Nomor 12 Tahun 2018 yang menjadi tata tertib DPRD Kota Ambon.

“Diisyaratkan ketika ada 1/5 dari DPRD diusulkan secara lisan saja, maka itu harus diagendakan lewat Bamus (Badan Musyawarah) DPRD untuk dilakukan paripurna internal. Ini juga untuk evaluasi kinerja kita selama ini. Sehingga diharapkan ada perbaikan terhadap yang salah, dan penambahan terhadap hal-hal yang dianggap kurang,” tandas Harry.(*)

Sumber: Tribun Ambon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved