Dukung Pelaksanaan PTM di Ambon, Wakil Rakyat; Siapkan Skema Sesuai Standar Prokes

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Mesya Marasabessy

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Wakil Ketua DPRD Kota Ambon, Rustam Latupono mengatakan, Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di Kota Ambon sudah harus dilaksanakan.

Dia mengakui, penanganan Covid-19 di Kota Ambon menunjukkan perkembangan yang signifikan, sehingga kondisi pandemi juga berangsur membaik.

Status zonasi menunjukkan, dari zona orange atau resiko sedang telah bergeser ke resiko rendah atau zona kuning dalam peta penyebaran Covid-19 di Maluku.

Menurutnya, dalam situasi ini sebenarnya PTM sudah bisa dilaksanakan, namun harus tetap memperhatikan protokol kesehatan secara ketat.

Yakni wajib memakai masker, cuci tangan, serta pembagian jumlah siswa 50 persen maupun pengaturan sift belajar siswa.

"Sudah saatnya PTM dilaksanakan di Ambon. Bukan saja menguntungkan siswa dari sisi pendidikan, melainkan perekonomian masyarakat akan kembali meningkat," kata Rustam Latupono kepada wartawan, Kamis (2/9/2021) siang.

Ia menyebutkan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim telah memberikan arahan bahwa wilayah penerapan PPKM Mikro level 1 hingga 3 sudah bisa melaksanakan PTM.

Menurutnya, arahan Mendikbud sudah jelas, tinggal bagaimana Pemerintah Kota Ambon lewat Dinas Pendidikan menyiapkan skema PTM sesuai standar protokol kesehatan.

"Skema untuk pelaksanaan PTM sudah harus disiapkan, terutama menyangkut dengan teknis pembelajaran sesuai protokol kesehatan," jelas dia.

Baca juga: Siap-siap, Tarif Angkot Bakal Naik Rp 800 hingga Rp 1.200 Tepat di HUT Kota Ambon

Politisi partai Gerindra ini menyadari pandemi Covid-19 membawa dampak perubahan pada pola pembelajaran dari tatap muka (konvensional) menjadi daring.

Kondisi itu menjadi tantangan bagi para guru maupun murid yang sebelumnya terbiasa dengan pola dan model tatap muka.

Namun, penerapan pembelajaran dalam jaringan (daring) banyak memberikan hambatan dan kendala bagi para guru, murid, maupun orang tua.

Hal ini menurutnya, tidak efektif.

Dikatakan, banyak faktor penghambat dari pola belajar daring, misalnya ketersediaan infrastrukur, persebaran jaringan internet yang belum merata, sampai pengetahuan juga keterampilan dalam memanfaatkan dan mengelola kegiatan belajar mengajar (KBM) daring yang minim.

Baca juga: Jelang HUT Ambon ke 446 Tahun, Lapangan Merdeka Mulai Dihias dan Dipasangi Panggung

"Banyak tugas anak tapi dikerjakan kakak hingga orang tua. Ini sangat berpengaruh terhadap mutu pendidikan siswa, sehingga tidak efektif. Jadi sudah saatnya PTM dilaksanakan," ungkapnya.

Latupono mengaku, tidak mengerti pertimbangan Wali Kota dengan menunda PTM di Ambon.

Padahal, arahan Mendikbud juga telah ditindaklanjuti oleh Gubernur Maluku.

Soal vaksinasi anak, lanjut Latupono, Mendikbud juga berpesan bahwasannya vaksin tidak menjadi salah satu syarat untuk belajar tatap muka.

Namun, jika Pemkot targetkan seluruh siswa harus divaksin, maka Dinas Pendidikan harus segera berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan vaksinasi ke seluruh siswa dengan sistim jemput bola.

"Ini harus dilakukan oleh Dinas Pendidikan sebagai upaya mendorong percepatan PTM di Ambon," tandasnya.(*)